INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Institut Studi Transportasi (Instran) menolak rencana Pemprov DKI menaikkan tarif busway dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per penumpang karena tidak ada jaminan pelayanannya menjadi lebih baik. 

Direktur Eksekutif Instran Darmaningtias mengatakan pelayanan busway relatif dapat lebih baik jika seluruh koridornya benar-benar steril atau bebas dari jenis kendaraan lain sehingga dapat terjamin kecepatan mencapai tujuan. Selain itu, diterapkan tiket secara elektronik (e-ticketing) yang lebih efektif mencegah kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan dengan pola karcis, serta pengoperasian busway koridor IX (Pinangranti-Pluit). 

Macet di jalur transjakarta? Bukan lagi pemandangan aneh. Banyak moda transportasi lain memasuki jalur khusus ini. Akibatnya, jalur transjakarta kian padat. Transjakarta yang digagas sebagai moda transportasi umum bebas macet hanyalah wacana.

Menurut peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran), Izzul Waro, cara tercepat untuk meningkatkan kinerja transjakarta adalah mensterilkan jalur di semua koridor. "Sterilisasi di semua koridor tanpa terkecuali," kata Izzul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Tiket transjakarta perlu segera dielektronisasi. Jika tidak, uang tiket rentan terhadap kebocoran karena lemahnya proses pengawasan dan verifikasi. "Elektronisasi harus dilakukan untuk semua koridor, bukan hanya 1, 2, 3, bahkan untuk 9 dan 10 yang akan beroperasi pun harus disiapkan infrastruktur itu," kata peneliti Institut Studi Transportasi (Instran), Izzul Waro, kepada wartawan, Kamis (14/1/2010), di Jakarta. 

Elektronisasi, kata Izzul, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transjakarta. "Dengan tiket manual yang disobek, tingkat kepercayaan publik masih belum tinggi karena metode pengawasan dan verifikasinya sulit meskipun mereka berdalih punya CCTV," tandas Izzul. Kecurangan, menurutnya, mungkin saja terjadi terlebih jika ada "permainan" dengan petugas. "Kalau misalkan ada permainan dengan petugas siapa yang tahu. Karena itu, elektronisasi ini menjadi mutlak," katanya.

 

Sumber berita: Kompas.com, 14/01/2010 

Oleh: Darmaningtyas

Ketua INSTRAN (LSM Transportasi) dan Kabid Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia

Dimuat di Koran Bisnis Indonesia, 12 Januari 2010

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelang tutup tahun 2009 mewacanakan dua kebijakan yang saling kontradiktif, yaitu rencana parkir berlangganan (dan murah lagi) serta pembatasan kendaraan pribadi. Kebijakan parkir berlangganan akan mendorong pemakaian kendaraan bermotor pribadi lebih tinggi; sedangkan pembatasan kendaraan bermotor pribadi dimaksudkan untuk mengurangi volume pemakaian kendaraan bermotor pribadi dari jalanan di Jakarta. Munculnya dua wacana yang bertentangan itu menunjukkan adanya kebingungan kebijakan yang harus diambil oleh Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta. Di satu sisi banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta itu dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), oleh sebab itu perlu diciptakan mekanisme pemungutan pajaknya yang lebih menguntungkan-dengan sistem parkir langganan-tetapi di sisi lain jumlah kendaraan bermotor pribadi yang begitu banyak tersebut dianggap sebagai masalah, sehingga perlu dibatasi.