INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Banner

Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban

INSTRAN.org - Kendaraan komersial berupa truk yang sering mengangkut keperluan bisnis seringkali ditemukan melewati batas muatannya. Satu pelanggaran...

Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta

INSTRAN.org – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang...

Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta

INSTRAN.org - Sebanyak 242.741 penumpang telah menjajal Kereta Lintas Rel Terpadu atau LRT Jakarta selama sebulan uji coba publik. Kereta ringan itu...

Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ

INSTRAN.org - Kecelakaan terjadi antara bajaj dengan bus Transjakarta di depan Halte Transjakarta Universitas Negeri Jakarta Jalan Raya Pemuda,...

Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub

INSTRAN.org – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pihaknya terus mengupayakan manajemen lalu lintas sebagai upaya besar dalam...

  • Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban

    Thursday, 18 July 2019 10:32
  • Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta

    Wednesday, 17 July 2019 11:18
  • Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta

    Tuesday, 16 July 2019 21:39
  • Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ

    Monday, 15 July 2019 09:53
  • Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub

    Monday, 15 July 2019 09:52

Metropolitan

Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban
Thursday, 18 July 2019
INSTRAN.org - Kendaraan komersial berupa truk yang sering mengangkut keperluan bisnis seringkali ditemukan melewati batas muatannya. Satu pelanggaran ini dapat memicu berbagai masalah yang merugikan... Read more...
Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta
Wednesday, 17 July 2019
INSTRAN.org – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan wilayah Banten. Read more...
Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta
Tuesday, 16 July 2019
INSTRAN.org - Sebanyak 242.741 penumpang telah menjajal Kereta Lintas Rel Terpadu atau LRT Jakarta selama sebulan uji coba publik. Kereta ringan itu menghubungkan rute Velodrome Rawamangun hingga... Read more...
Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ
Monday, 15 July 2019
INSTRAN.org - Kecelakaan terjadi antara bajaj dengan bus Transjakarta di depan Halte Transjakarta Universitas Negeri Jakarta Jalan Raya Pemuda, Jakarta Timur, pada Minggu malam, 14 Juli 2019. Read more...
Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub
Monday, 15 July 2019
INSTRAN.org – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pihaknya terus mengupayakan manajemen lalu lintas sebagai upaya besar dalam penataan kemacetan di Kota Depok. Read more...
Tarif Ojek Online Kini Lebih Pasti PDF Print E-mail
Tuesday, 26 March 2019 10:05
INSTRAN.org – Penetapan tarif ojek online (ojol) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan mitra pengemudi. Meski demikian, jangan sampai patokan tarif ini mengganggu daya beli pengguna transportasi roda dua tersebut.

Dalam keputusannya, Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Darat menetapkan tarif ojol untuk zona I dengan batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300 per kilometer (km). Zona II batas bawah Rp2.000 dan batas atas Rp2.500 per km, serta zona III dengan batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 per km.

Zona I meliputi wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek. Adapun zona II meliputi Jabodetabek dan zona III mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa teng gara, Maluku, dan Papua. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam surat keputusan menteri perhubungan yang ditandatangani pada Senin (25/3) dan mulai berlaku 1 Mei 2019.

Sebelum kebijakan tarif baru tersebut berlaku mulai 1 Mei 2019, Direktorat Darat Ke menhub akan melakukan sosialisasi kepada pelaku ojol dan masyara kat di beberapa kota, berbarengan dengan sosialisasi Peraturan Menteri No 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Untuk Zona II Jabodetabek, biaya jasa batas bawah mencapai Rp2.000 nett (bersih) diterima pengemudi dan batas atas Rp2.500 untuk pengemudi,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, penetapan tarif dilakukan guna melindungi konsumen dan memberikan kepastian kepada para pengemudi ojek online. Ada pun terkait rentang tarif, kata Budi, akan ditetapkan oleh ma singmasing aplikator

Menurut Budi, dalam penetapan tarif ojol, ada jarak minimal yakni untuk tarif 4 km. Maka meskipun jarak yang ditempuh kurang dari 4 km, penumpang tetap dikenakan biaya untuk jarak 4 km. Karena itu, kata Budi, ongkos bersih yang diterima pengemudi ojol minimal Rp8.000 dan maksi mal Rp10.000 untuk 4 km pertama.

“Nilai tersebut adalah bersih yang diterima pengemudi dan di luar potongan yang dikenakan aplikator maksimal 20%. Potongan ini adalah biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi,” katanya.

Budi menambahkan, pola perjalanan ojol di Jabodetabek sudah menjadi kebutuhan primer yang digunakan masyarakat untuk menuju tempat tujuan atau sebagai pengumpan ke moda transportasi publik lain.

Menanggapi keluarnya aturan pemerintah terkait tarif ojol, Vice President Corporate Affairs Go-Jek Michael Say mengatakan belum bisa menen tukan sikap. Go-Jek, kata dia, akan mempelajari terlebih dulu mengenai skema tarif tersebut.

“Kami perlu mempelajari terlebih dahulu dampaknya kepada permintaan konsumen, pendapatan para mitra yang sejatinya bergantung pada kese diaan konsumen, dan juga para mitra UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di dalam ekosistem Go-Jek yang meng gunakan layanan antar ojek online,” papar Michael.

Hal senada dikatakan Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Anreianno. Dia mengatakan akan mempelajari dulu skema penarifan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Per hubungan (Kemenhub) tersebut.

“Kami masih menunggu salinan keputusan resmi tertulis dari pemerintah agar dapat mem pelajari dengan teliti,” ujarnya.

Menurutnya, dengan memberikan respons yang tepat, kebijakan ini akan berdampak signifikan kepada para pengguna dengan daya beli terbatas. “Dalam hemat kami, lembaga per lindungan konsumen lebih kompeten dalam memberikan pandangan dari perspektif ke pentingan konsumen,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, asosiasi driver ojol yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, menyambut baik keputusan pemerintah. Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, Kemenhub telah mengambil langkah positif dengan mengatur tarif ojek online yang berkaitan dengan ride sharing ojek online.

“Keputusan ini menunjukkan keberpihakan kepada driver ojol, dan bukan pada swasta maupun perusahaan aplikasi lagi,” ungkapnya. Menurutnya, pengaturan tarif sudah mengakomodasi ke pentingan driver; dan secara garis besar, pihaknya akan men dukung keputusan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.

“Secara garis besar, sejauh ini ojek online Garda mendukung hasil keputusan pemerintah, Kementerian Perhubungan RI, dan berharap tarif akan terkoreksi naik mendekati angka aspirasi tarif batas bawah Garda Rp2.400/km, setelah dievaluasi tiga bulan,” pungkasnya.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno mengatakan sejatinya penerapan tarif ojol dilematis, karena kendaraan roda dua sepeda motor bukan bagian dari moda transportasi umum sehingga pemerintah tak punya wewenang mengatur.

“Kendati demikian, atas desakan dari berbagai pihak, penerapan tarif ojol dengan ketentuan tarif batas atas dan batas bawah akan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dari kenaikan yang semena-mena. Di samping itu, juga memberikan kepastian pendapatan bagi mitra driver,” ungkapnya.

Menurut Agus, selama ini penetapan tarif dilakukan sepihak oleh vendor aplikator, sedangkan idealnya tarif ditentukan oleh pemilik alat produksi (driver) yang melibatkan beberapa pihak.

“Dengan skema batas bawah dan batas atas, juga akan mem berikan batasan perang tarif yang dalam jangka panjang berpotensi mematikan angkutan umum lain, sehingga berakibat monopoli trans portasi,” ucapnya.

Namun begitu, dia menambahkan bahwa nilai angka batas bawah dan batas bawah seyogianya masih perlu kajian dari kemampuan dan daya beli konsumen. “Tanpa memperhatikan hal itu, berisiko ada penurunan order dari konsumen,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan bahwa penerapan tarif ojol dengan penerapan tarif batas dan batas atas masih lebih baik dibandingkan saat ini. “Namun begitu, harus diimbangi dengan pem ba tasan. Jangan sampai makin banyak, dan sulit ditata. Ini saya kira juga perlu jadi perhatian,” pungkasnya.

Lebih Murah Dibanding Thailand

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, penetap an tarif ojol di dalam negeri telah mengakomodasi hasil kajian dari beberapa negara, khususnya di negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti Vietnam dan Thailand. Dalam kajian ini, kata dia, tarif ojek online di Indonesia masih terbilang murah.

“Perlu saya sampaikan, saya sudah (survei) di beberapa negara di ASEAN, di Vietnam dan Thailand. Jadi kita benchmarking terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara,” kata Budi.

Di Thailand, kata Budi, juga diberlakukan tarif batas minimal yakni 4 km. Di negara itu, tarif minimal yang ditetapkan adalah sekitar 20 baht atau seta ra dengan Rp9.000 per 4 km.

“Di Thailand ada tarif minimal, 20 baht, sekitar Rp9.000 untuk 4 km. Tarif per km adalah 5 baht atau Rp2.200 per km,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Budi, Kemenhub juga menerapkan tarif berdasarkan hasil riset mengenai kemampuan beli masyarakat. Berdasarkan riset, kemampuan membayar masyarakat Indonesia ada pada kisaran Rp600 hingga Rp2.000 per km.

“Hasil riset yang ada di In donesia ini bisa dijadikan aspek juga. Kemudian kalau perjalanan, rata-rata tidak ada yang lebih dari 8,8 km,” jelasnya. Di samping itu, kata Budi, pihaknya juga mempertimbangkan masukan dari Komisi V DPR yang meminta agar ada batas tarif atas dan bawah.

“Semuanya kita pertimbangkan. Pertama, kepentingan pengemudi. Kedua adalah kepentingan masyarakat. Berikutnya, masalah keamanan dan kenyamanan. Pemerintah juga perlu melindungi dua aplikatornya,” katanya. (Ichsan Amin/Sindonews)


Sumber : Koran SINDO, Jurnalis  Selasa 26 Maret 2019

https://economy.okezone.com/read/2019/03/26/320/2034991/tarif-ojek-online-kini-lebih-pasti?page=3

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Has been published

Banner
Writer : Darmaningtyas Thickness : xxi+344 pages Publisher : INSTRAN-Pustaka Yashiba Price : USD 10 Postal purchased please call: Izzul Waro, +6221-79197057-info@instran.org

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3246
mod_vvisit_counterYesterday3634
mod_vvisit_counterThis week28368
mod_vvisit_counterThis month76299
mod_vvisit_counterAll5766098
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download