INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Banner

Stasiun Palmerah Ditata, Akan Ada Selter Bus dan Ojol, Pelintasan Sebidang Ditutup Permanen

INSTRAN.org - Penataan tahap kedua Stasiun Palmera, Jakarta Pusat, sudah dimulai. Melalui penataan ini, stasiun kereta rel listrik (KRL) yang terletak...

Masyarakat Wajib Menjaga Kebersihan Transportasi Publik Selama Pandemi

INSTRAN.org – Masyarakat Indonesia wajib menjaga kebersihan di lingkungan transportasi publik selama pandemi Covid-19. 

Kenapa Fasilitas Transportasi Umum Seperti MRT dan LRT Sulit Diakses Disabilitas?

INSTRAN.org - Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di transportasi umum kembali terganggu jika fasilitas yang awalnya sudah cukup baik kembali...

Menhub Pantau Proyek LRT Jabodebek di Dukuh Atas

INSTRAN.org -  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sore ini meninjau proyek LRT Jabodebek di Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas....

Ganjil Genap Belum Berlaku, Upaya Polisi Atasi Kepadatan Lalu Lintas

INSTRAN.org - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kembali pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil...

  • Stasiun Palmerah Ditata, Akan Ada Selter Bus dan Ojol, Pelintasan Sebidang Ditutup Permanen

    Tuesday, 01 December 2020 11:18
  • Masyarakat Wajib Menjaga Kebersihan Transportasi Publik Selama Pandemi

    Tuesday, 01 December 2020 10:56
  • Kenapa Fasilitas Transportasi Umum Seperti MRT dan LRT Sulit Diakses Disabilitas?

    Tuesday, 01 December 2020 10:44
  • Menhub Pantau Proyek LRT Jabodebek di Dukuh Atas

    Monday, 30 November 2020 10:52
  • Ganjil Genap Belum Berlaku, Upaya Polisi Atasi Kepadatan Lalu Lintas

    Monday, 30 November 2020 10:43

Metropolitan

Stasiun Palmerah Ditata, Akan Ada Selter Bus dan Ojol, Pelintasan Sebidang Ditutup Permanen
Tuesday, 01 December 2020
INSTRAN.org - Penataan tahap kedua Stasiun Palmera, Jakarta Pusat, sudah dimulai. Melalui penataan ini, stasiun kereta rel listrik (KRL) yang terletak di kawasan Gelora itu diharapkan bisa makin... Read more...
Masyarakat Wajib Menjaga Kebersihan Transportasi Publik Selama Pandemi
Tuesday, 01 December 2020
INSTRAN.org – Masyarakat Indonesia wajib menjaga kebersihan di lingkungan transportasi publik selama pandemi Covid-19.  Read more...
Kenapa Fasilitas Transportasi Umum Seperti MRT dan LRT Sulit Diakses Disabilitas?
Tuesday, 01 December 2020
INSTRAN.org - Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di transportasi umum kembali terganggu jika fasilitas yang awalnya sudah cukup baik kembali diubah. Read more...
Menhub Pantau Proyek LRT Jabodebek di Dukuh Atas
Monday, 30 November 2020
INSTRAN.org -  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sore ini meninjau proyek LRT Jabodebek di Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas. Kunjungannya ke proyek LRT Jabodebek untuk... Read more...
Ganjil Genap Belum Berlaku, Upaya Polisi Atasi Kepadatan Lalu Lintas
Monday, 30 November 2020
INSTRAN.org - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kembali pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Ibu Kota seiring perpanjangan Pembatasan... Read more...
Undang-Undang Cipta Kerja, Rampingkan Perizinan Angkutan Jalan PDF Print E-mail
Friday, 23 October 2020 11:33
INSTRAN.org - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor transportasi.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk penyempurnaan regulasi.

UU ini lebih mempermudah proses perizinan yang berbelit-belit dan mengharmoniskan tumpang-tindihnya regulasi yang selama ini banyak dikeluhkan dan memberikan kepastian hukum.

Bentuk perampingan perizinan berusaha yang dimaksud salah satunya adalah mengenai Perizinan Angkutan.

Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja dikatakan, sepanjang perusahaan angkutan umum sudah mengantongi izin berusaha, maka tidak perlu turunan perizinan yang berlipat.

Ini jauh berbeda dengan aturan yang berlaku pada Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan (UU LLAJ) yang mengatur soal Perizinan Angkutan, yang berisi setiap perusahaan angkutan umum, wajib mengantongi izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, di luar trayek atau barang.

Setelah mengantongi perizinan Angkutan, dengan ketentuan tersebut, perusahaan masih harus mengurus Dokumen kontrak, seleksi/lelang (Pasal 174 UU LLAJ); Izin trayek diperbaharui setiap waktu tertentu dan diperpanjang (Pasal 175 UU LLAJ); Izin trayek terdiri dari angkutan orang antar kota/negara/kabupaten/provinsi (Pasal 176 UU LLAJ).

Mengutip InfoPublik, Kamis 22 Oktober 2020, bunyi Pasal 178 UU LLAJ, "Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, Pasal 174 hingga Pasal 178 yang mengatur soal izin trayek dihapus.

Demikian juga dengan jasa ekspedisi dan alat berat, dalam UU LLAJ, perusahaan yang sudah mengantongi Izin Berusaha, masih harus mengurus izin penyelenggaraan angkutan barang khusus/alat berat. 

Ini diatur dalam Pasal 180 UU LLAJ. Dan oleh UU Cipta Kerja, pasal 180 UU LLAJ dihapus.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja memangkas syarat mendirikan terminal. Di UU LLAJ, ada 5 syarat mendirikan terminal, yaitu:
1. rancang bangun;
2. buku kerja rancang bangun;
3. rencana induk Terminal;
4. analisis dampak Lalu Lintas; dan
5. analisis mengenai dampak lingkungan.

Di UU Cipta Kerja, hal tersebut dipangkas jadi 4 syarat, yaitu:
1. rancang bangun;
2. buku kerja rancang bangun;
3. rencana induk Terminal; dan
4. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.

Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus Pasal 100 dan pasal 101 UU LLAJ. Pasal 100 menyatakan:
1. Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
2. Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan Pasal 101 menyebut:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.***


Sumber : Usepasi, 22 Oktober 2020

https://sepasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-91859400/undang-undang-cipta-kerja-rampingkan-perizinan-angkutan-jalan?page=2

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Has been published

Banner
Writer : Darmaningtyas Thickness : xxi+344 pages Publisher : INSTRAN-Pustaka Yashiba Price : USD 10 Postal purchased please call: Izzul Waro, +6221-79197057-info@instran.org

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1245
mod_vvisit_counterYesterday2649
mod_vvisit_counterThis week3894
mod_vvisit_counterThis month1245
mod_vvisit_counterAll7167402
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download