Rencana akuisisi ini merupakan buntut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) pada 8 Januari 2019. Kondisi di lapangan saat itu dan sekarang, kata Darmaningtyas, sudah sangat berbeda disebabkan dampak pandemi Covid-19.

"Peta lapangannya sudah berbeda, jadi ini harus cermat dan hati-hati jangan sampai sudah ada entitas baru lalu PT KAI menjadi perusahaan yang sangat kecil, tapi apa yang kita tuju soal angkutan umum yang terintegrasi belum terwujud," jelas Darmaningtyas dalam acara diskusi nasional Serikat Pekerja Kereta Api pada Rabu (20/1/2021).

Salah satu yang disorotinya mengenai alokasi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi kewajiban pelayanan publik untuk penumpang. Ia mengkhawatirkan jika akuisisi terjadi, maka akan ada perubahan kerangka PSO yang membuat subsidi untuk penumpang berkurang.

"Khawatir saya kalau subsidi hanya untuk yang memerlukan, bukan untuk yang punya kendaraan juga, maka kemacetan akan tetap terjadi," tuturnya.

Serikat Pekerja Kereta Api (SPK) sudah menyatakan keberatan atas rencana akuisisi. Direktur Keuangan PT KAI, Sulasra Wijaya, mengatakan dalam Ratas dua tahun lalu tidak ada hasil notulen yang mengharuskan akuisisi.

"Dalam arahan Ratas disebutkan pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek dapat diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta karena memiliki anggaran besar. Jadi bukan harus," tuturnya.

PT MRT Jakarta berencana membeli 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rencana ini dalam rangka pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.

Direktur Keuangan PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, bila akuisisi ini terjadi maka PT KAI akan kehilangan 70 -80 persen penumpang.

"Penurunan penumpang KAI ini akan turun sekali, bisa turun sampai 70 - 80 persen," kata Salusra dalam Webinar Serikat Pekerja Kereta Api bertajuk Integrasi Atau Akuisisi, Jakarta, Rabu, (20/1/2021).

Apalagi, bisnis perkeretaapian sejak tahun lalu sampai 2021 ini diperkirakan masih lesu akibat pandemi Covid-19. Salusra menilai anak perusahaan PT KAI tersebut sangat memengaruhi kinerja perusahaan.

"Tahun 2021 ini tidak lebih bagus (dari tahun 2020) bahkan terancam," kata dia.

Bahkan untuk mendanai kewajiban perusahaan saat ini, KAI harus mengajukan pinjaman dari luar. Sehingga bila akuisisi tersebut terjadi akan memengaruhi kinerja perusahaan.

Belum lagi masalah subsidi dari pemerintah dalam kesepakatan PSO (Public Service Obligation). PT KAI juga terancam kehilangan PSO dari akuisisi PT KCI yang dilakukan PT MRT Jakarta. Akibatnya keuangan perusahaan akan semakin berat.

"Kalau ini terjadi yang dampak PSO hilang dari KAI, ini berat buat kami," kata dia.

Alasannya, PT KAI memiliki tanggungan yang besar untuk merawat berbagai aset yang dimiliki. Dampak dari hilangnya PSO ini akan berakibat pada pengeluaran dan pemasukan perusahaan.

Sumber : Liputan6.com, 20 Januari 2021

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4462074/akuisisi-kci-oleh-mrt-berpotensi-ganggu-transportasi-publik