Harapan warga di Kabupaten Kepulauan Seribu menikmati dermaga terapung pupus sudah. Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara sepihak membatalkan pembangunan pelabuhan yang sudah diimpi-impikan masyarakat tersebut. Pembatalan ini disinyalir karena adanya permainan proses lelang oleh oknum pejabat di lingkungan dinas tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yang membidangi transportasi Nur Afni Sajim, mengaku heran dengan pembatalan pembangunan pelabuhan terapung. Sebab, pelabuhan terapung ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, untuk memajukan wilayah Kepulauan Seribu. ’’Pembatalan ini sangat aneh, dan membuat terhambatnya pembangunan yang tengah digencarkan oleh gubernur.

Terus terang saya sangat menyesalkan,’’ kata Nur Afni kepada INDOPOS, kemarin (6/9). Menurut Nur Afni, pembangunan yang telah direncanakan harusnya diselesaikan sesuai jadwal. Jika ada pembatalan, apalagi secara sepihak dan tanpa penjelasan kepada masyarakat, bisa diartikan ada ketidakberesan. ’’Kami berharap pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan penjelasan,’’ ujar Afni.

Politisi Partai Demokrat ini khawatir, pembatalan sepihak pembangunan dermaga terapung oleh dishub akan merusak citra Gubernur Fauzi Bowo di mata masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu. Terlebih, saat ini adalah massa Pilkada yang salah satu pesertanya adalah Gubernur Incumbent Fauzi Bowo. ’’Gubernur sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, jadi kami khawatir tindakkan pembatalan bisa berimbas pada dukungan ini. Apalagi, saat putaran pertama Pilkada lalu perolehan suara Fauzi Bowo adalah yang tertinggi di wilayah Kepulauan Seribu,’’ tegas Afni.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainya, Taufik Hadiawan, juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, banyak kejanggalan dalam pembatalan sepihak pembangunan pelabuhan terapung di Kepulauan Seribu. Untuk itu, Hadiawan berencana menggalang dukungan dari rekan-rekanya di Komisi B untuk melakukan pemanggilan kepada Dishub. ’’Utamanya yang akan kami panggil untuk dimintai keterangan adalah Pimpinan Proyek dan Panitia Lelang pembangunan pelabuhan terapun ini,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik, berencana melaporkan Dishub DKI kepada aparat penegak hukum. Karena menurutnya, pembatalan pembangunan dermaga terapung ini terindikasi adanya pengaturan proyek. Yakni, perusahaan peserta lelang yang dijagokan oleh oknum dishub kalah bersaing dengan peserta lelang lain. Perusahaan lelang titipan oknum dishub, kalam dalam segi penawaran harga dan juga kelengkapan dokumen. ’’Saya memiliki bukti kuat dan akan melakukan pelaporan ke aparat hukum. Mulai dari Polisi, Kejaksaan, dan juga KPK,’’ tegasnya.

Ketua Lelang Pengadaan Barang dan Jasa bidang Konstruksi, Unit Kerja Unit Pengelola dan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, sejauh ini membantah telah melakukan kecurangan. Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelelangan dilakukan berdasar mekanisme yang ada. ’’Tidak ada kecurangan,’’ singkatnya.

Sumber Berita: Indopos, 7 September 2012

http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/53-jakarta-raya/27448-janggal-pembatalan-proyek-dermaga-apung.html

Comments

Add New Search

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."