JAKARTA– Usulan pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter (kl) belum direspons DPR. Jika tak ada keputusan dalam waktu dekat, warga DKI Jakarta terpaksa harus memakai BBM nonsubsidi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengimbau agar masyarakat yang berdomisili di Jakarta dan kota-kota besar menggunakan BBM nonsubsidi atau pertamax yang sudah disediakan PT Pertamina (Persero). Imbauan ini merupakan konsekuensi yang diambil pemerintah jika DPR tidak menyetujui tambahan kuota sebesar 4 juta kl.

”Jakarta merupakan daerah yang paling boros konsumsi BBM-nya. Maka itu, Jakarta terkena imbasnya terlebih dulu. Sebelum keputusan penambahan kuota, Jakarta harus siap gunakan BBM nonsubsidi,” kata Rudi di sela rapat kerja mengenai pembahasan dan penetapan asumsi ICP dan subsidi BBM dalam RUU APBN 2013 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut dia, kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 40 juta kl perlu tambahan 4 juta kl. Langkah ini satu-satunya cara agar tidak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. ”Sekitar 2–3 bulan (stok) tidak mencukupi. Kita sudah mengirimkan surat resmi kepada DPR namun belum ada balasan dari DPR,” ujarnya.

Pemerintah mengaku belum memiliki rencana lain jika DPR menolak tambahan kuota. Diberitakan sebelumnya, beberapa wilayah mengalami kelangkaan premium. Salah satunya di DKI Jakarta, yang bila tak ada penambahan kuota, diperkirakan habis 15 September mendatang. Per 30 Agustus lalu penyaluran premium di Jakarta mencapai 1,41 juta kl atau lebih 37,4% dari kuota. Kuota di Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat juga dikhawatirkan habis dalam waktu dekat.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, secara pribadi mendukung pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman bahwa konsumsi BBM bersubsidi selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan karena tidak tepat sasaran. ”Industri dan orang-orang kaya ikut menikmati BBM subsidi,” kata dia kepada SINDO, di Jakarta, kemarin.

Dia juga menekankan bahwa penyelundupan BBM bersubsidi harus ditekan. Penyelundupan yang dimaksud adalah kendaraan-kendaraan industri yang menggunakan BBM subsidi, baik itu premium ataupun solar. ”Berapa pun kuota yang akan ditambah ini pasti akan habis karena penyelundupan masih merajalela, ini tentu menjadi keprihatinan kami,”kata Satya.

Menteri Tegur BPH Migas

Sementara, Menteri ESDM Jero Wacik meminta Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kementerian ESDM atas rencana menjatah pembelian premium sebanyak 10 liter per kendaraan per hari di DKI Jakarta sebelum memberikan surat kepada Pertamina.”Saya sudah menegur BPH Migas yang mengirim surat ke Pertamina, karena surat itu harus lewat saya,” kata dia, di DPR,kemarin.

Menurut dia, usulan tersebut harus dikoordinasikan karena nantinya keputusan akan menyangkut banyak hal dan orang. Dia menjelaskan, keputusan tersebut adalah bentuk kepanikan karena kuota BBM bersubsidi untuk tahun ini hanya tinggal 10 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta kl. ”Karena DKI akan habis 15 September ada kepanikan sedikit. Mereka minta kurangi pakai 10 liter saja,” kata dia.

Direktur Eksekutif Refor- Miner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, rencana pembatasan BBM bersubsidi seharusnya tidak dilakukan secara tiba-tiba dengan melihat kuota BBM sebesar 40 juta kl yang hampir habis saat ini. Alasannya, kata Pri Agung, kuota tahun lalu yang sebesar 41,7 juta kl pun jebol, apalagi tahun ini yang hanya lebih rendah.

Sumber Berita: Seputar Indonesia, 11 September 2012

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/525381/

Comments

Add New Search

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."