Perbaikan Angkutan Massal dan Tolak Jalan Tol Dalam Kota, Prasyarat Penerapan ERP Print
Bertempat di Jakarta Media Center (JMC) Kebon Sirih Jakarta Pusat, Koalisi Warga untuk Transport Demand Management (TDM) hari ini (30/9) menyelenggarakan Diskusi Publik tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Para pembicara yang hadir dalam kesempatan yang dihadiri sejumlah pemerhati dan instansi yang concern di bidang transportasi perkotaan Jakarta antara lain Iskandar Abubakar selaku Staf Ahli Menteri Perhubungan dan Muhammad Akbar dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu hadir pula Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat dan Nugroho dari Setneg. 
Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Instran Darmaningtyas menyatakan sikapnya bahwa sebelum ERP diterapkan ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh DKI, yaitu pembenahan Transjakarta Busway serta komitmen untuk tidak membangun 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota. Transjakarta Busway harus ditingkatkan pelayanannya karena angkutan umum massal berkualitas baik akan menjadi pilihan terbaik buat masyarakat untuk tidak lagi menggunakan mobilnya untuk keperluan di pusat kota. Sedangkan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota hanya akan membuat masyarakat semakin tergoda menggunakan kendaraan pribadi di tengah kota sehingga sangat berpotensi menimbulkan sumber kemacetan baru, suatu hal yang sangat paradoks dengan niat menerapkan ERP. (AIW).

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine