Pointer Arahan Dirjen Hubud Terkait Larangan Mudik Print
1. Larangan melakukan perjalanan di dalam negeri maupun ke dalam negeri, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi mulai tanggal 24 April 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020.
 
2. Pengecualian terhadap penggunaan sarana transportasi udara untuk :
a. pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu/wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional.
b. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) pemulangan WNI maupun WNA.
c. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
d. Operasional Angkutan Kargo (kargo penting dan esensial). Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (passenger / cabin compartement) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan
e. Operasional lainnya dengan seijin dari Menteri dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19
 
3. Untuk pelayanan navigasi penerbangan tetap dilaksanakan seperti biasa. 
 
4. Untuk pelayanan bandar udara tetap beroperasi seperti biasa sebagai antisipasi apabila dibutuhkan untuk mengangkut cargo.
 
5. Untuk otoritas bandara agar selalu mengawasi dan koordinasi baik dengan steakholder terkait maupun dengan Bandara di wilayah pengawasannya terhadap kegiatan pelarangan mudik.
 
6. Dengan adanya larangan mengangkut penumpang umum, badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib melayani penumpang yang akan refund tiket dengan ketentuan:
a. Melakukan re-schedule, re-route bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket tanpa dikenakan biaya
b. Memberikan voucher tiket sebesar nilai tiket yang dibeli oleh penumpang, yang dapat digunakan untuk membeli tiket Kembali dengan masa berlaku tiket sekurang-kurangnya 1 tahun, serta dapat diperpanjang sebanyak 1 kali.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine