INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

MRT Sasar Pasar Tertentu

INSTRAN.org — Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, penentuan tarif moda raya terpadu dan...

Kereta Perempuan Pesanan Ibu Negara

INSTRAN.org - Semenjak PT Mass Rapid Transit Jakarta membuka uji coba untuk umum pada 13 Maret lalu, banyak warga antusias mencoba moda raya terpadu...

MRT Tulang Punggung Angkutan Massal

INSTRAN.org – Mass rapid transit (MRT) Bundaran HI-Lebak Bulus diproyeksikan menjadi tulang punggung angkutan massal di wilayah Jakarta dan sekitarnya...

Evaluasi Uji Coba MRT Jakarta, Masyarakat Minta Wifi Gratis

INSTRAN.org - PT MRT Jakarta menerima banyak masukan dalam uji coba MRT, salah satunya soal sinyal telekomunikasi yang lemah ketika kereta Ratangga...

Warga Ingin Tarif MRT Terjangkau

INSTRAN.org — Penentuan tarif moda raya terpadu belum selesai dibahas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kamis (14/3/2019). Masyarakat berharap...

  • MRT Sasar Pasar Tertentu

    Selasa, 19 Maret 2019 11:01
  • Kereta Perempuan Pesanan Ibu Negara

    Selasa, 19 Maret 2019 11:00
  • MRT Tulang Punggung Angkutan Massal

    Selasa, 19 Maret 2019 11:00
  • Evaluasi Uji Coba MRT Jakarta, Masyarakat Minta Wifi Gratis

    Senin, 18 Maret 2019 14:25
  • Warga Ingin Tarif MRT Terjangkau

    Jumat, 15 Maret 2019 11:30

Metropolitan

MRT Sasar Pasar Tertentu
Selasa, 19 Maret 2019
INSTRAN.org — Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, penentuan tarif moda raya terpadu dan kereta ringan memperhitungkan kemampuan... Selanjutnya...
Kereta Perempuan Pesanan Ibu Negara
Selasa, 19 Maret 2019
INSTRAN.org - Semenjak PT Mass Rapid Transit Jakarta membuka uji coba untuk umum pada 13 Maret lalu, banyak warga antusias mencoba moda raya terpadu atau MRT, tak terkecuali Ibu Negara Nyonya Iriana... Selanjutnya...
MRT Tulang Punggung Angkutan Massal
Selasa, 19 Maret 2019
INSTRAN.org – Mass rapid transit (MRT) Bundaran HI-Lebak Bulus diproyeksikan menjadi tulang punggung angkutan massal di wilayah Jakarta dan sekitarnya.  Selanjutnya...
Evaluasi Uji Coba MRT Jakarta, Masyarakat Minta Wifi Gratis
Senin, 18 Maret 2019
INSTRAN.org - PT MRT Jakarta menerima banyak masukan dalam uji coba MRT, salah satunya soal sinyal telekomunikasi yang lemah ketika kereta Ratangga memasuki rel bawah tanah. Uji coba publik MRT telah... Selanjutnya...
Warga Ingin Tarif MRT Terjangkau
Jumat, 15 Maret 2019
INSTRAN.org — Penentuan tarif moda raya terpadu belum selesai dibahas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kamis (14/3/2019). Masyarakat berharap tarifnya sekitar Rp 10.000. Selain itu, juga... Selanjutnya...
Ojek Online Bukan Angkutan Umum, Kok Mau Diatur? PDF Cetak E-mail
Kamis, 10 Januari 2019 14:18
INSTRAN.org - Ojek online (ojol) sebagai angkutan umum masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengatur operasi ojol.

Dengan aturan ini apakah berarti Kemenhub mengakui ojol sebagai angkutan umum?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Kemenhub) Budi Setiadi menerangkan, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak mengatur sepeda motor sebagai angkutan atau transportasi umum.

"Itu juga yang kemarin diskusi oleh Pak Menhub dengan tim kecil bahwa kalau memang regulasi UU 22 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, belum menemukan menyangkut permasalahan sepeda motor sebagai angkutan umum," kata dia di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2019).

Dia melanjutkan, terkait aturan ojol, pemerintah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan payung hukum ini, pemerintah bisa mengambil diskresi jika ada kegiatan di publik namun belum diatur.

"Dalam UU 30 Tahun 2014 dalam pasal 22 dalam ketentuan umum juga ada, menyangkut pasal diskresi menteri untuk membuat peraturan sepanjang, kegiatan di masyarakat sudah ada tapi belum ada aturannya. Berarti Pak Menteri bisa membuat aturan dengan Permen itu diperbolehkan dengan UU 30 tadi," terangnya.

Budi melanjutkan, dengan mengacu UU tersebut, bukan berarti pemerintah menjadikan ojol sebagai angkutan umum.

"Kita istilah saja, kalau dalam UU 22 memang tidak ada istilah sepeda motor angkutan umum, tidak ada," ujarnya. 

"Dalam UU 30 2014 itu adalah menyangkut masalah diskresi, boleh Pak Menteri ini. Makanya yang dikatakan Pak Menteri, kita mengatur hanya sebagian saja, dimana heavy-nya lebih kepada sepeda motor berbasis aplikasi, itu saja, bukan berarti langsung sepeda motor sebagai angkutan umum. Ini supaya dibedakan, memang agak tipis, tapi kalau agak sensitif bisa memahami," jelasnya.


Sumber : Detik.com, Kamis 10 Jan 2019

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4378769/ojek-online-bukan-angkutan-umum-kok-mau-diatur?tag_from=wp_nhl_judul_24&_ga=2.184948713.1356709773.1547104174-502652608.1544686825

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini96
mod_vvisit_counterKemarin3627
mod_vvisit_counterMinggu ini7445
mod_vvisit_counterBulan ini66729
mod_vvisit_counterSemua5318026
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download