INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Rute Baru Transjakarta untuk MRT

INSTRAN.org — Agung Wicaksono, Direktur Utama PT Transjakarta Jakarta, Senin (18/02/2019) menjelaskan, saat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta beroperasi...

MRT-Transjakarta Saling Terintegrasi

INSTRAN.org – PT Transportasi Jakarta dan PT Mass Rapid Transit (MRT) terus bekerja sama untuk saling terintegrasi. 

DKI Dukung Tilang Elektronik di Jalur Bus Transjakarta

INSTRAN.org - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mensterilisasikan jalur Bus Transjakarta (busway) dari kendaraan pribadi....

MRT Lebak Bulus Akan Diperpanjang hingga ke Pondok Cabe

INSTRAN.org - Pemerintah pusat masih melakukan kajian perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus hingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel),...

Pembahasan Tarif LRT Jakarta Selesai, Anies Rahasiakan Nominalnya

INSTRAN.org - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini pembahasan mengenai tarif kereta Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase I sudah...

  • Rute Baru Transjakarta untuk MRT

    Selasa, 19 Februari 2019 11:16
  • MRT-Transjakarta Saling Terintegrasi

    Selasa, 19 Februari 2019 11:14
  • DKI Dukung Tilang Elektronik di Jalur Bus Transjakarta

    Senin, 18 Februari 2019 11:39
  • MRT Lebak Bulus Akan Diperpanjang hingga ke Pondok Cabe

    Senin, 18 Februari 2019 11:38
  • Pembahasan Tarif LRT Jakarta Selesai, Anies Rahasiakan Nominalnya

    Jumat, 15 Februari 2019 11:56

Metropolitan

Rute Baru Transjakarta untuk MRT
Selasa, 19 Februari 2019
INSTRAN.org — Agung Wicaksono, Direktur Utama PT Transjakarta Jakarta, Senin (18/02/2019) menjelaskan, saat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta beroperasi komersial, Transjakarta berekspansi dengan... Selanjutnya...
MRT-Transjakarta Saling Terintegrasi
Selasa, 19 Februari 2019
INSTRAN.org – PT Transportasi Jakarta dan PT Mass Rapid Transit (MRT) terus bekerja sama untuk saling terintegrasi.  Selanjutnya...
DKI Dukung Tilang Elektronik di Jalur Bus Transjakarta
Senin, 18 Februari 2019
INSTRAN.org - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mensterilisasikan jalur Bus Transjakarta (busway) dari kendaraan pribadi. Penegakan hukum elektronik dilakukan sebagai... Selanjutnya...
MRT Lebak Bulus Akan Diperpanjang hingga ke Pondok Cabe
Senin, 18 Februari 2019
INSTRAN.org - Pemerintah pusat masih melakukan kajian perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus hingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Selanjutnya...
Pembahasan Tarif LRT Jakarta Selesai, Anies Rahasiakan Nominalnya
Jumat, 15 Februari 2019
INSTRAN.org - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini pembahasan mengenai tarif kereta Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase I sudah selesai dan siap diumumkan ke masyarakat. Namun... Selanjutnya...
Jam Kerja Pengemudi Transportasi Daring Bakal Diatur PDF Cetak E-mail
Jumat, 08 Februari 2019 10:41
INSTRAN.org — Jam kerja pengemudi ojek berbasis aplikasi daring akan diatur lewat peraturan menteri perhubungan. Pengaturan ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan karena pengemudi kelelahan akibat jam kerja yang terlalu tinggi.

Dalam Pasal 4H Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat disebutkan, pengemudi wajib mematuhi ketentuan jam kerja maksimal delapan jam per hari. Selain itu, selama dua jam berturut-turut, pengemudi wajib beristirahat minimal 30 menit.

”Demi keamanan, jam kerja pengemudi perlu diatur. Sebab, faktor kelelahan bisa menyebabkan kecelakaan,” ujar Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan Kementerian Perhubungan Renhard Ronald dalam uji publik RPM tersebut di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/2/2019).

Uji publik itu dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Jabar dan dinas perhubungan kabupaten/kota di Jabar. Hadir juga puluhan pengemudi ojek daring dari sejumlah komunitas di Bandung dan sekitarnya.

RPM itu terdiri dari 23 pasal dalam sembilan bab. Renhard mengatakan, peraturan itu dibuat untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

Dalam aspek kenyamanan, misalnya, pengemudi tidak boleh mengangkut orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi. Sementara, pada aspek keteraturan, perusahaan aplikasi wajib menyediakan shelter sebagai tempat pengemudi untuk berhenti, parkir, menaikkan dan menurunkan penumpang.

Dalam aspek kenyamanan, misalnya, pengemudi tidak boleh mengangkut orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi.

RPM juga mengatur formula biaya jasa. Biaya langsung terdiri dari beberapa bagian, di antaranya penyusutan kendaraan, profit mitra, bunga modal, pengemudi, asuransi, bahan bakar minyak, dan pulsa atau kuota internet. Biaya langsung itu dihitung dengan minimal jarak tempuh 5 kilometer. Sementara biaya tidak langsung merupakan jasa penyewaan aplikasi.

Pada Pasal 12 Ayat 6 disebutkan, pedoman perhitungan biaya langsung akan ditetapkan menteri perhubungan. Pada simulasi yang ditampilkan dalam uji publik itu, disebutkan batas tarif bawah Rp 3.100 per km, sementara batas atas Rp 3.500 per km.

”Kami mencari formula bagaimana jam kerja pengemudi tidak terlalu tinggi, tapi penghasilannya tidak berkurang. Jika waktu istirahat pengemudi minim, bisa berbahaya untuk kesehatannya,” ujarnya.

Penyusunan RPM tersebut juga melibatkan perwakilan pengemudi yang diberi nama Tim Sepuluh. Kementerian Perhubungan masih menerima masukan dari sejumlah pihak untuk mematangkan rancangan peraturan itu.

”Rancangan ini masih terbuka untuk kritik dan masukan. Namun, dalam waktu terbatas. Insya Allah akhir Februari atau Maret sudah rampung,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan Umar Aris, seusai membuka uji publik tersebut.

Rancangan ini masih terbuka untuk kritik dan masukan.

Umar mengatakan, rancangan peraturan itu tidak hanya mengatur ojek daring, tetapi juga ojek pangkalan dan becak bermotor. Pengemudi dapat mengenakan biaya jasa sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa (penumpang).

Protes

Uji publik RPM itu diwarnai protes puluhan pengemudi ojek daring. Mereka menolak beberapa poin dalam rancangan peraturan itu. Salah satunya terkait batas tarif bawah dan atas hasil simulasi.

”Dengan tarif lebih rendah saja masih sulit mencari penumpang. Apalagi jika tarifnya ditetapkan sesuai simulasi itu,” ujar Saputra (27), pengemudi dari komunitas Ikatan Motor Mobil Online Bandung Raya.

Selain itu, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan RPM itu. Perwakilan buruh dalam Tim Sepuluh juga dinilai tidak representatif untuk mewakili kepentingan pengemudi ojek daring seluruh Indonesia.

”Sabar dulu. Kalau mau dibahas, sebaiknya setelah pemilu (17 April 2019) agar terbebas dari kepentingan politis,” ujarnya. Setelah menyampaikan protes, mereka keluar dari forum uji publik tersebut.

Umar mengatakan, protes tersebut menjadi dinamika dalam uji publik yang merupakan wadah untuk menyosialisasikan rancangan peraturan. ”Kami terbuka dengan masukan-masukan yang membuat RPM ini lebih baik,” ujarnya.


Sumber : Kompas, Jumat 8 Februari 2019

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini40
mod_vvisit_counterKemarin3332
mod_vvisit_counterMinggu ini6605
mod_vvisit_counterBulan ini73559
mod_vvisit_counterSemua5222176
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download