Balada Sopir Truk di Antara Mahalnya Tarif Tol dan Pungli Cetak
Selasa, 12 Februari 2019 10:49
INSTRAN.org - Sopir truk angkutan logistik di Pulau Jawa memilih menggunakan ruas jalan non tol meski saat ini ruas tol Trans Jawa telah tersambung dari Merak hingga ke Surabaya. Mereka mengeluhkan mahalnya tarif tol Trans Jawa. Tak hanya soal tarif tol, upah borongan mengangkut logistik juga berkurang karena masih adanya pungutan liar.

Sejumlah sopir truk berharap, tarif tol Trans Jawa dikaji ulang agar tidak terlalu membebani. Agus (39), sopir truk asal Balaraja, Tangerang, mengeluh mahalnya biaya yang dikeluarkan jika truknya menggunakan ruas tol  saat membawa barang ke Majalengka. Pulang pergi perjalanan ia harus mengeluarkan uang Rp 500.000 padahal, bayaran upah borongan yang ia terima hanya Rp 2,3 juta hingga Rp 2,5 juta.

Menurut Agus, upah borong tersebut juga masih harus dikurangi biaya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 700.000. Upahnya bakal semakin berkurang jika dia harus membayar pungutan liar (pungli) untuk angkut kontainer dan bongkar muat dalam pelabuhan sebesar Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

“Beban biaya angkut atau bongkar muat ditanggung oleh supir. Padahal kita kurir, hanya antar barang saja. Ada beberapa petugas yang tidak meminta karena memang peraturannya enggak boleh. Jika ketahuan meminta uang ke sopir mereka akan mendapat sanksi, tapi banyak juga petugas pelabuhan yang meminta uang. Jika enggak dikasih, prosesnya lama,” kata Agus, Jumat (8/2/2019).

Agus mengatakan, lebih memilih jalur tol meski harus mengeluarkan uang lebih banyak. Jika melewati jalur non tol ada banyak ancaman dari preman yang meminta jatah uang lebih. Pernah suatu hari, Agus hanya memberi Rp 5.000, tak terima preman tersebut mengeluarkan senjata tajam dan meminta uang lebih.

“Saya sangat berharap biaya tol bisa diturunkan. Terus terang biaya tol sangat berat untuk pekerja kurir antar seperti kami. Semua biaya kami yang tanggung dan penghasilan kami terlalu banyak yang dipotong,” katanya.

Selain preman, beberapa kali pungli juga dari polisi. Total uang pungli yang dikeluarkan Agus bisa mencapai Rp 100.000 bahkan Rp 300.000. Penghasilan bersih Agus hanya Rp 700.000 setelah dipotong pungli, tol, BBM, dan biaya perjalanan lainnya.

Sementara sopir truk lainnya, Deni (23) lebih memilih jalur Pantura daripada masuk tol menuju Semarang, Jawa Tengah. Upah borongan yang diterima Deni membawa bahan logistik hanya sekitar Rp 2,4 juta hingga 2,7 juta. Oleh karena itu, untuk menghemat perjalanan ia tidak pernah mau masuk tol.

Tanpa masuk tol pun, Deni harus banyak mengeluarkan biaya perjalanan seperti, uang BBM sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, pungli biaya angkut dan bongkar muat dalam pelabuhan sekitar Rp 20.000 hingga Rp 50.000, termasuk jika ada petugas polisi lalu lintas yang meminta uang. Uang pungli yang harus dikeluarkan Deni bisa mencapai Rp 300.000. Total penghasilan bersih yang diperoleh Deni hanya Rp 300.000 hingga Rp 500.000.

“Mungkin kalau lewat tol biasa lebih menghemat biaya BBM. Tapi, biaya tol mahal, penghasilan saya bisa jauh berkurang. Jika biaya tol murah saya akan lebih memilih jalur tol” kata Deni.

Apan (21), sopir truk asal Rangkasbitung, juga tak pernah masuk tol saat mengantar logistik ke Majalengka karena tak mau mengeluarkan uang lebih.

Upah borongan yang Apan terima sebesar Rp 1,8 juta. Uang BBM yang harus dikeluarkan Rp 600.000, uang jasa pengaman swasta Rp 100.000, belum lagi ditambah pungli di dalam pelabuhan sekitar Rp 20.000. Jika ia masuk tol, penghasilan akan jauh berkurang karena biaya yang besar.

Stiker pengaman
Striker bertulis TRK, HJP, MT, dan striker serupa kerap ditemui tertempel di depan sejumlah truk. Bagi kebanyakan pemilik truk dan para sopir truk, menempelkan stiker tersebut berarti “pengaman” dari pungli preman dan polisi, intimidasi, perampokan, atau bentuk ancaman dan kekerasan yang lainnya.

TRK, HJP, MT, dan stiker lainnya adalah kelompok jasa pengamanan swasta. Untuk mendapatkan jasa keamanan mereka harus membayar Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per bulan.

Para kelompok pengaman swasta sering mendatangi truk yang belum berstiker untuk menawarkan jasa keamanan. Tak ada pilihan, para sopir menerima tawaran dari pengaman swasta. Seperti yang dialami Sandi (22), sopir truk yang selalu membawa logistik ke Cibitung, harus menerima tawaran kelompok pengaman swasta.

“Serba salah, jika enggak terima tawaran tidak ada perlindungan dan pengamanan dari pungli preman dan polisi serta ancaman keamanan lainnya. Jika terima tawaran, kita juga harus bayar iuran Rp 100.000 per bulan,” kata Sandi.

Sandi mengatakan, merasa cukup aman dalam perjalanan membawa barang logistik karena ada stiker dari pengamanan swasta. Namun, tanda stiker tidak berfungsi di dalam pelabuhan, sebagian sopir truk tetap kena pungli .


Sumber : Kompas, Jumat 8 Februari 2019

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine