INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Bukti Transportasi di Indonesia Sudah Ramah Disabilitas?

INSTRAN.org – Aktivitas kita sangat didukung oleh kemampuan dan fasilitas. Tapi, kegiatan yang kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain dan...

Soal Penumpang di Akhir Tahun, Organda: 50 Persen Naik Saja Sudah Bersyukur

INSTRAN.og - Kalangan pengusaha yang masuk dalam Organisasi Angkutan Darat atau Organda tak menargetkan angka yang muluk-muluk di masa libur akhir...

Bantu Penyandang Disabilitas, DKI Sediakan 26 Layanan Transjakarta Cares

INSTRAN.org - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyediakan 26 unit layanan Transjakarta...

TransJakarta Kembali Operasikan Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

INSTRAN.org - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali mengoperasikan dua layanan non-bus rapid transit (BRT) pada Kamis, 3 Desember 2020....

252 Halte Transjakarta Kini Dilengkapi WiFi Gratis

INSTRAN.org – Untuk mendukung peningkatan layanan kepada penumpang, PT Transportasi Jakarta menyediakan jaringan internet nirkabel berkecepatan tinggi...

  • Bukti Transportasi di Indonesia Sudah Ramah Disabilitas?

    Jumat, 04 Desember 2020 15:29
  • Soal Penumpang di Akhir Tahun, Organda: 50 Persen Naik Saja Sudah Bersyukur

    Jumat, 04 Desember 2020 10:31
  • Bantu Penyandang Disabilitas, DKI Sediakan 26 Layanan Transjakarta Cares

    Kamis, 03 Desember 2020 11:09
  • TransJakarta Kembali Operasikan Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

    Kamis, 03 Desember 2020 10:06
  • 252 Halte Transjakarta Kini Dilengkapi WiFi Gratis

    Rabu, 02 Desember 2020 10:31

Metropolitan

Bukti Transportasi di Indonesia Sudah Ramah Disabilitas?
Jumat, 04 Desember 2020
INSTRAN.org – Aktivitas kita sangat didukung oleh kemampuan dan fasilitas. Tapi, kegiatan yang kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain dan tidak semua fasilitas cocok untuk semua orang,... Selanjutnya...
Soal Penumpang di Akhir Tahun, Organda: 50 Persen Naik Saja Sudah Bersyukur
Jumat, 04 Desember 2020
INSTRAN.og - Kalangan pengusaha yang masuk dalam Organisasi Angkutan Darat atau Organda tak menargetkan angka yang muluk-muluk di masa libur akhir tahun kali ini. Pasalnya, saat libur panjang... Selanjutnya...
Bantu Penyandang Disabilitas, DKI Sediakan 26 Layanan Transjakarta Cares
Kamis, 03 Desember 2020
INSTRAN.org - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyediakan 26 unit layanan Transjakarta Cares untuk melayani penyandang disabilitas saat... Selanjutnya...
TransJakarta Kembali Operasikan Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen
Kamis, 03 Desember 2020
INSTRAN.org - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali mengoperasikan dua layanan non-bus rapid transit (BRT) pada Kamis, 3 Desember 2020. Layanan tersebut ialah rute 8K (Tanah Abang-Batusari)... Selanjutnya...
252 Halte Transjakarta Kini Dilengkapi WiFi Gratis
Rabu, 02 Desember 2020
INSTRAN.org – Untuk mendukung peningkatan layanan kepada penumpang, PT Transportasi Jakarta menyediakan jaringan internet nirkabel berkecepatan tinggi tanpa bayar dan tanpa batas kuota. Jaringan... Selanjutnya...
Undang-Undang Cipta Kerja, Rampingkan Perizinan Angkutan Jalan PDF Cetak E-mail
Jumat, 23 Oktober 2020 11:33
INSTRAN.org - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor transportasi.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk penyempurnaan regulasi.

UU ini lebih mempermudah proses perizinan yang berbelit-belit dan mengharmoniskan tumpang-tindihnya regulasi yang selama ini banyak dikeluhkan dan memberikan kepastian hukum.

Bentuk perampingan perizinan berusaha yang dimaksud salah satunya adalah mengenai Perizinan Angkutan.

Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja dikatakan, sepanjang perusahaan angkutan umum sudah mengantongi izin berusaha, maka tidak perlu turunan perizinan yang berlipat.

Ini jauh berbeda dengan aturan yang berlaku pada Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan (UU LLAJ) yang mengatur soal Perizinan Angkutan, yang berisi setiap perusahaan angkutan umum, wajib mengantongi izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, di luar trayek atau barang.

Setelah mengantongi perizinan Angkutan, dengan ketentuan tersebut, perusahaan masih harus mengurus Dokumen kontrak, seleksi/lelang (Pasal 174 UU LLAJ); Izin trayek diperbaharui setiap waktu tertentu dan diperpanjang (Pasal 175 UU LLAJ); Izin trayek terdiri dari angkutan orang antar kota/negara/kabupaten/provinsi (Pasal 176 UU LLAJ).

Mengutip InfoPublik, Kamis 22 Oktober 2020, bunyi Pasal 178 UU LLAJ, "Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, Pasal 174 hingga Pasal 178 yang mengatur soal izin trayek dihapus.

Demikian juga dengan jasa ekspedisi dan alat berat, dalam UU LLAJ, perusahaan yang sudah mengantongi Izin Berusaha, masih harus mengurus izin penyelenggaraan angkutan barang khusus/alat berat. 

Ini diatur dalam Pasal 180 UU LLAJ. Dan oleh UU Cipta Kerja, pasal 180 UU LLAJ dihapus.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja memangkas syarat mendirikan terminal. Di UU LLAJ, ada 5 syarat mendirikan terminal, yaitu:
1. rancang bangun;
2. buku kerja rancang bangun;
3. rencana induk Terminal;
4. analisis dampak Lalu Lintas; dan
5. analisis mengenai dampak lingkungan.

Di UU Cipta Kerja, hal tersebut dipangkas jadi 4 syarat, yaitu:
1. rancang bangun;
2. buku kerja rancang bangun;
3. rencana induk Terminal; dan
4. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.

Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus Pasal 100 dan pasal 101 UU LLAJ. Pasal 100 menyatakan:
1. Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
2. Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan Pasal 101 menyebut:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.***


Sumber : Usepasi, 22 Oktober 2020

https://sepasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-91859400/undang-undang-cipta-kerja-rampingkan-perizinan-angkutan-jalan?page=2

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini243
mod_vvisit_counterKemarin1144
mod_vvisit_counterMinggu ini9579
mod_vvisit_counterBulan ini6930
mod_vvisit_counterSemua7173087
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download