Polda: Atasi Macet Jakarta Contoh Program KB Cetak
VIVAnews - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengaku putus asa mengatasi kemacetan di Jakarta yang makin kronis. Apalagi jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. "Kemacetan di Jakarta sudah sangat parah, energi kita sudah habis untuk mengatasi kemacetan. Jadi sudah sepatutnya masalah ini diselesaikan pemerintah pusat bukan daerah," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Royke Lumowa, kepada VIVAnews.com, Rabu malam, 16 Februari 2011. Menurut Royke, pemerintah pusat sudah sepatutnya mengambilalih untuk mengatasi kemacetan. Karena perlu ada strategi kebijakan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Seperti pembatasan produksi dan penggunaan kendaraan pribadi. "Kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, tidak bisa lagi dilakukan pemerintah daerah," paparnya.

Royke menilai, jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya harus segera dibendung dengan kebijakan radikal. Hal ini untuk mencegah terjadinya ledakan kendaraan yang membuat jalan Jakarta terkunci. "Semacam 'program KB (keluarga berencana)' untuk menghindari terjadi ledakan kendaraan bermotor," tutur dia. Dalam 'Program KB' kendaraan bermotor yang dimaksud, mulai dari pembatasan produksi dan penggunaannya. Antara lain pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil genap, warna kendaraan, atau tahun produksi.

Kemacetan di Jakarta bagi petugas kepolisian, kata Royke, dianalogikan seperti guru yang mengajar satu kelas dengan jumlah murid 30 orang, tapi jika jumlah murid sudah mencapai 50 orang per kelas, tentu sudah tidak ideal dan agak sulit untuk diatur. "Terkadang memang membuat putus asa, bahkan tingkat stres petugas di lapangan makin meningkat akibat kemacetan yang kian kronis," ungkap dia. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan massal di Jakarta. Sehingga, masyarakat Ibu Kota punya pilihan untuk menggunakan angkutan umum. "Jadi, salah satunya memang mengalihkan pajak kendaraan untuk peningkatan kendaraan umum," katanya.

Dijelaskan, kebijakan itu sebenarnya memang cukup ekstrim. Namun, bila pemerintah berani melaksanakan kebijakan itu dapat dipastikan masyarakat akan ikut mendukung. Dengan adanya peningkatan kualitas kendaraan maka masyarakat juga akan beralih menggunakan kendaraan umum. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," tegasnya. Kebijakan lainnya adalah dengan mengendalikan produksi kendaraan bermotor. Tigor menjelaskan, mulai dari pembatasan usia kendaraan yang beroperasi di Jakarta serta pembatasan kepemilikan kendaraan. 

Selain itu, bila ada seseorang yang akan memiliki kendaraan harus mempunyai syarat-syarat tertentu mulai dari surat izin mengemudi (SIM) hingga garasi.  "Memang cukup ekstrim, tapi kalau kebijakan ini diterapkan saya yakin masyarakat akan berpikir panjang," jelasnya. Selain itu, kalau bisa satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua kendaraan. Pihaknya juga sangat setuju dengan kebijakan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dengan meningkatkan penegakan hukum. Karena, saat ini penindakan khususnya yang melanggar jalur bus Transjakarta harus segera ditindak tegas. "Jadi jangan pandang bulu, siapapun yang masuk jalur bus Transjakarta harus ditindak tegas," katanya. 

Data pertumbuhan kendaraan baru selama empat tahun terakhir:
              

Tahun

Sepeda Motor

Mobil

2007

5 Juta

2 Juta

2008

6 Juta

2,8 Juta

2009

7 Juta

2,6 Juta

2010

9 Juta

2,7 Juta

Panjang Jalan Jakarta :    7.650Km

Luas Jalan Jakarta :    40,1Km

Pertumbuhan Jalan per tahun:   0,1%

Jumlah Angkutan Umum :  22.776 unit
Jumlah Kendaraan Umum tidak Layak :  16.460 unit
Jumlah kendaraan Umum yang layak :  6.316 unit

Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya
 
Sumber Berita:  Vivanews, 17/2/2011
 
http://metro.vivanews.com/news/read/204994-polda-atasi-macet-jakarta-seperti-program-kb 


Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine