INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban

INSTRAN.org - Kendaraan komersial berupa truk yang sering mengangkut keperluan bisnis seringkali ditemukan melewati batas muatannya. Satu pelanggaran...

Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta

INSTRAN.org – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang...

Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta

INSTRAN.org - Sebanyak 242.741 penumpang telah menjajal Kereta Lintas Rel Terpadu atau LRT Jakarta selama sebulan uji coba publik. Kereta ringan itu...

Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ

INSTRAN.org - Kecelakaan terjadi antara bajaj dengan bus Transjakarta di depan Halte Transjakarta Universitas Negeri Jakarta Jalan Raya Pemuda,...

Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub

INSTRAN.org – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pihaknya terus mengupayakan manajemen lalu lintas sebagai upaya besar dalam...

  • Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban

    Kamis, 18 Juli 2019 10:32
  • Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta

    Rabu, 17 Juli 2019 11:18
  • Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta

    Selasa, 16 Juli 2019 21:39
  • Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ

    Senin, 15 Juli 2019 09:53
  • Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub

    Senin, 15 Juli 2019 09:52

Metropolitan

Truk Sering Obesitas karena Dianggap Kuat Angkut Segala Beban
Kamis, 18 Juli 2019
INSTRAN.org - Kendaraan komersial berupa truk yang sering mengangkut keperluan bisnis seringkali ditemukan melewati batas muatannya. Satu pelanggaran ini dapat memicu berbagai masalah yang merugikan... Selanjutnya...
Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta
Rabu, 17 Juli 2019
INSTRAN.org – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan wilayah Banten. Selanjutnya...
Hingga Juli 2019, 242 Ribu Penumpang Sudah Jajal LRT Jakarta
Selasa, 16 Juli 2019
INSTRAN.org - Sebanyak 242.741 penumpang telah menjajal Kereta Lintas Rel Terpadu atau LRT Jakarta selama sebulan uji coba publik. Kereta ringan itu menghubungkan rute Velodrome Rawamangun hingga... Selanjutnya...
Bajaj Tabrak Transjakarta yang Parkir di Depan Halte UNJ
Senin, 15 Juli 2019
INSTRAN.org - Kecelakaan terjadi antara bajaj dengan bus Transjakarta di depan Halte Transjakarta Universitas Negeri Jakarta Jalan Raya Pemuda, Jakarta Timur, pada Minggu malam, 14 Juli 2019. Selanjutnya...
Atasi Kemacetan di Depok, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Dishub
Senin, 15 Juli 2019
INSTRAN.org – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pihaknya terus mengupayakan manajemen lalu lintas sebagai upaya besar dalam penataan kemacetan di Kota Depok. Selanjutnya...
Jurus Jitu Mengatasi Kemacetan PDF Cetak E-mail
Oleh : Darmaningtyas
Dimuat di Koran Suara Pembaruan
Tanggal 14 September 2010 

Kemacetan lalu lintas di Jakarta yang semakin parah, mendorong Pemerintah Pusat turut intervensi mengatasinya. Rakor di kantor Wapres Boediono 2 September 2010 yang menghasilkan 17 jurus mengatasi 
kemacetan di Jakarta, merupakan bentuk nyata intervensi Pemerintah Pusat. Pemerintah merasa gerah terhadap kemacetan di Jakarta, terlebih ketika dituding ikut memperparah kemacetan itu adalah pasukan pengaman presiden yang mengamankan perjalanan presiden dan keluarga dari Puri Cikeas ke Istana Negara atau sebaliknya. Pemindahan ibu kota yang dulu dirancang Presiden Soekarno pun muncul kembali.
 
Ketujuh belas rekomendasi itu antara lain: penerapan ERP (Electronic Road Pricing) sebagai pengganti 3 in 1, sterilisasi jalur busway, penegakan hukum di bidang perparkiran, perbaikan fasilitas jalan dengan multi years contract, mengoperasikan koridor IX-X Transjakarta akhir tahun ini dan segera menambah dua koridor lagi, menyelesaikan masalah BBG (bahan bakar gas) untuk transportasi, restrukturisasi angkutan sesuai dengan fungsi jalan, peningkatan pelayanan KRL Jabodetabek, penertiban angkutan liar, mulai membangun MRT tahun 2011, membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek, revisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek, double-double track Manggarai – Cikarang, mempercepat proyek pembangunan jalur KA lingkar dalam Jakarta (circle line), pembangunan enam ruas jalan tol, pembatasan kendaraan pribadi, serta membangun park and ride untuk mendukung operasional KA. 
Tidak ada yang baru dari rekomendasi itu. Beberapa usulan selama ini telah diperjuangkan oleh para akademisi maupun aktivis. Kecuali usulan pembangunan enam ruas jalan tol tengah kota yang justru ditolak. Yang baru hanyalah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan akan langsung ditangani oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawas dan Pengendali Pembangunan) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto, yang kemudian ditunjuk menjadi koordinator Otorita Transportasi Jabodetabek. 
Berharap penuh pada ke-17 rekomendasi sebagai solusi jitu mengatasi kemacetan di Jakarta, tentu tidak mungkin. Tapi bila ke-17 rekomendasi minus pembangunan enam ruas jalan tol tengah kota dilaksanakan secara konsisten, akan dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Pembangunan enam ruas jalan tol tengah kota, tidak akan mengurai kemacetan, malah menambah ruwet kota Jakarta. Sebab pembangunan jalan tol akan menambah pengguna mobil pribadi, yang menjadi penyebab kemacetan di Jakarta. 

Kurang Didukung
Implementasi kebijakan yang dikeluarkan itu tidak mulus, meskipun dikeluarkan Pemerintah Pusat, karena kurang didukung peraturan yang kuat. Sebagai contoh, kebijakan ERP, implementasinya tidak hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan saja, yang sekarang sedang dibuat, tapi juga berdasarkan UU Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sementara dalam UU PDRD tidak ada pasal yang mengatur mengenai ERP, hanya karena tidak adanya lobi yang kuat dari pihak-pihak yang berkompeten kepada para anggota dewan saat membahas revisi UU PDRD. Padahal, pada draft awal revisi UU PDRD konsep ERP itu muncul, tapi pada perkembangannya menghilang. 
 
Kebijakan ERP akan sia-sia bila enam ruas jalan tol dalam kota tetap dibangun. Sebab filosofi antara ERP dan jalan tol bertolak belakang. ERP merupakan instrumen untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, sedangkan pembangunan enam ruas jalan tol tengah kota justru untuk mengundang penggunaan mobil pribadi. Dua filosofi yang berbeda tidak mungkin diterapkan dalam satu lokasi yang sama, bila diterapkan pasti ERP akan kalah. 
 
Rekomendasi lain yang mengalami kendala adalah optimalisasi pelayanan KRL Jabodetabek dan jaringan double-double track Manggarai – Cikarang. Optimalisasi pelayanan KRL Jabodetabek tidak hanya tergantung pada PT KAI dan Kementerian Perhubungan, tapi juga terkait dengan pasokan listrik dan persilangan sebidang. Kementerian Perhubungan dapat saja memaksa PT KAI lewat anak perusahaannya PT KCJ (Kereta Api Commuter Jabodetabek) meningkatkan pelayanan KRL dengan headway (jarak kereta satu dan berikutnya) maksimal 10 menit. Tapi apakah cadangan listriknya mencukupi? Bagaimana dengan perlintasan sebidang? Sebab bila terlalu sering ditutup akan menjadi sumber kemacetan baru. 
 
Jalur double-double track Manggarai – Cikarang sudah dirancang sejak tahun 2000 tapi sampai sekarang mengalami stagnasi. Terbaru, stagnasi terkait dengan penataan Stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun utama pengganti Stasiun Gambir, serta Stasiun Jatinegara. Dalam desain yang diajukan oleh Satuan Kerja muncul rencana menggusur bangunan utama Stasiun Manggarai dan Jatinegara yang notabene termasuk cagar budaya. Permintaan dari para pecinta cagar budaya agar desain itu direvisi, sampai sekarang belum terpenuhi. Proyek itu juga akan terkendala oleh pembebasan lahan, termasuk lahan yang dihuni oleh para mantan pegawai kereta api sendiri. 
 
Rekomendasi yang dapat dilaksanakan secara cepat adalah yang berkaitan dengan Transjakarta, baik operasional Koridor IX-X, pembangunan koridor baru, maupun penetapan satu harga gas untuk Transjakarta. Infrastruktur busway Koridor IX-X sudah ada, tinggal lelang busnya. Pembangunan koridor baru sampai 15 koridor, sudah direncanakan sejak tahun 2003, Pemerintah tinggal mendesak Pemprov untuk merealisasikan. Demikian pula penetapan harga BBG untuk Transjakarta tidak sulit mengingat itu domain Pemerintah Pusat.
 
Pengembangan jalur KA lingkar dalam Jakarta (circle line) sebetulnya sudah dimulai dengan KA Ciliwung, tapi tingkat keterisiannya hanya 30% karena tidak terintegrasi dengan pembangunan kawasan pemukiman maupun bisnis sehingga sedikit demand-nya. Untuk itu, yang perlu dikembangkan bukan jalur KA lingkar dalam, tapi kawasan pemukiman dan bisnis di sekitar jalur KA tersebut, seperti di kota-kota negara maju yang dikenal dengan istilah TOD (Transit Oriented Development), yaitu suatu konsep pembangunan transportasi yang bersinergi dengan tata ruang guna mengakomodasi pertumbuhan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal dan optimalisasi jaringan antar berbagai aktivitas. TOD itu yang belum ada pada kita.

Jurus Lain
Ada jurus lain yang jitu untuk mengatasi kemacetan tanpa biaya yang banyak dan tanpa regulasi yang kuat. Pertama, mewajibkan setiap instansi (pemerintah maupun swasta) agar minimum sehari dalam seminggu menggunakan angkutan umum. Misalnya, pada hari Senin, semua staf Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan lembaga pendidikan lainnya (sekolah dan kampus) wajib menggunakan angkutan umum. 
 
Pada hari Selasa, semua staf Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan semua instansi yang berkaitan dengan perhubungan, termasuk penyelenggara biro travel wajib menggunakan angkutan umum. Begitu seterusnya. Bila dalam sehari ada tiga kementerian dan jajarannya memakai angkutan umum, secara otomatis akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Di sisi lain, bisnis angkutan umum pun berkembang. Sekarang ini bisnis angkutan umum mati suri karena tingkat keterisian (load factor) hanya 30%. 
 
Kedua, melakukan moratorium untuk pembangunan gedung-gedung baru yang menimbulkan bangkitan lalu lintas cukup signifikan. Kehadiran gedung-gedung tersebut akan menambah jumlah kendaraan pribadi dan sekaligus menjadi titik-titik pusat kemacetan baru. Ironisnya, masalah ini justru terlewatkan dari perbincangan kita. Kota Jakarta mestinya sudah tertutup untuk bangunan pencakar langit baru karena daya dukung lingkungannya sudah tidak memungkinkan lagi. 
 
Ketiga, membangun jalur khusus sepeda Lebak Bulus – Kota, Cawang - Senen, Senen – Ancol, Cililitan - Tanjung Priok, dan sebagainya. Pengalaman di banyak negara mampu mengalihkan perjalanan dari mobil pribadi ke sepeda cukup signifikan. Bila udara di Jakarta panas, maka pembangunan jalur khusus sepeda perlu diikuti penanaman pohon.
 
Keempat, melanjutkan pembangunan angkutan air yang dulu sudah diresmikan oleh Gubernur Sutiyoso. Banyak problem pada angkutan air tersebut, tapi mestinya problemnya diselesaikan, seperti menjaga debit air dan kebersihan sungai agar angkutan airnya tetap berjalan, bukan malah rintisan angkutan air itu ditutup. Keempat rekomendasi ini dapat diserahkan kepada Otorita Transportasi Jabodetabek untuk ditindaklanjuti. 

Penulis adalah Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi) di Jakarta dan Wakil Ketua MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia)

Sumber berita: Suara Pembaruan, 14 September 2010
Link berita:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3251
mod_vvisit_counterKemarin3634
mod_vvisit_counterMinggu ini28373
mod_vvisit_counterBulan ini76304
mod_vvisit_counterSemua5766103
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download