DKI tenderkan perangkat ERP Cetak
Retribusi `jalan berbayar' tunggu persetujuan Kementerian Keuangan 

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta segera menggelar tender internasio nal pengadaan perangkat teknologi electronic road pricing (ERP) yang akan dipasang minimal di sembilan ruas jalan protokol Ibu Kota.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Pemprov DKI Jakarta M Tauchid Cakra Amidjaya mengatakan tender itu digelar secara internasional guna menentukan di mana pembelian perangkat ERP dilakukan. “Tender itu dilakukan untuk menentukan di mana alat sensor dibeli dan dari negara mana alat itu didatangkan mengingat sistem itu bukan baru,“ katanya, kemarin.

Sampai dengan saat ini, menurut dia, pihaknya tengah menetapkan spesifikasi alat sensor dan gerbang yang akan dijadikan syarat dalam proses pengadaan perangkat teknologi ERP. Namun, Tauchid enggan menyebutkan kapan tender perangkat itu digelar kendati Dinas Perhubungan DKI telah menyelesaikan uji kelayakan terhadap penerapan ERP di sejumlah jalan protokol Ibu Kota.

“Rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mendatangkan alat sensor ERP yang tersedia di beberapa negara di du nia,“ tegas dia. Menurut dia, pengadaan perangkat ERP merupakan program lanjutan sembari menunggu payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah yang dirancang Kementerian Perhubungan sekaligus besaran retribusi ERP dari Kementerian Keuangan.

“Dishub sudah lakukan feasibility study [studi kelayakan] kawasan. Secara prinsip sudah siap. Nanti secara diimplementasikan kalau payung hukumnya sudah siap akan masuk pada pekerjaan yang lebih detail,“ ungkap dia. Dishub DKI telah menggelar studi kelayakan untuk menentukan ruas jalan yang akan diberlakukan sistem `jalan berbayar', termasuk menetapkan berapa besaran biaya yang akan dikenakan kepada pengendara mobil. Sejumlah ruas jalan yang akan dijadikan lokasi ERP antara lain Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Merde ka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, dan Pintu Besar Utara. Tauchid menambahkan Pemprov DKI Jakarta akan membuat desain teknis dari sistem ERP yang nantinya akan diterapkan di beberapa ruas jalan protokol.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan pihaknya telah menetapkan se jumlah ruas jalan protokol yang selama ini menjadi kawasan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem three in one (3 in 1) sebagai ruas jalan ERP.

“Kebijakan itu bertujuan menghilangkan joki yang mem buat sistem 3 in 1 terdapat diskre si,“ kata Pristono.
Isi ulang Nantinya, ucap dia, alat sensor yang akan dipasang di kendaraan akan menggunakan sistem isi ulang sehingga jika deposit yang ada di dalamnya sudah menun jukkan indikator habis, pemilik kendaraan dapat mengisinya sendiri.

Namun, Pristono belum menjelaskan bagaimana sistem pengisian deposit dan kapan penerapan ERP. “Apakah kami mengikuti Singapura yang diberlakukan seharian tetapi ada perbedaan jumlah yang dibayar saat jam padat, ataukah diberlakukannya pada saat jam padat saja. Ini masih menunggu persetujuan dari Gubernur,“ kata dia.

Pristono juga menambahkan pihaknya telah mempersiapkan moda angkutan umum massal berbasis bus yang memadai sebagai op si jika warga Jakarta ingin menggunakan angkutan umum daripada kendaraan priba di.

Di beberapa negara di Asia, sis tem ERP dinilai efektif membatasi jumlah kendaraan yang lalu la lang di jalanan ibu kota sehingga mengurangi kemacetan.Contoh Negara itu antara lain Singapura, Hong Kong, Australia, bahkan beberapa negara di Eropa dan Ka nada.

Penerapan sistem ERP di DKI Jakarta masih terganjal perizinan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Pristono menyatakan ruas ja lan ERP itu kemungkinan bisa bertambah karena Dishub DKI te ngah memetakan ruas jalan protokol yang rawan kemacetan di Jakarta seperti Jalan HR Rasuna Said (Kuningan). Pemprov DKI Jakarta akan memasukkan pungutan ERP dalam kategori retribusi jasa umum karena retribusi jalan tidak terdapat dalam Undang-Undang (UU) No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai rencana Pemprov DKI membangun enam ruas jalan tol dalam kota bertentangan dengan penerapan sistem ERP. Dia mengatakan pemberlakuan ERP dan jalan tol dalam kota dapat menjadi alternatif sumber penerimaan daerah yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan dan angkutan umum massal di Jakarta. Namun, lanjut dia, pengoperasian jalan tol dalam kota justru akan memicu pengguna kendaraan pribadi karena jaminan kelancaran berlalu lintas yang ditawarkan ruas jalan bebas hambatan tersebut.

Enam ruas jalan itu meliputi Kemayoran-Kampung Melayu, Kampung Melayu-Tanah Abang, Rawa Buaya-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Pasar MingguCasablanca dan Ulujami-Tanah Abang Darmaningtyas meminta Pemprov DKI harus memilih salah satu dari dua alternatif menerapkan sistem ERP yang merupakan peningkatan dari three in one atau membangun enam ruas jalan tol dalam kota. (NURUDIN ABDULLAH/HENDRA WIBAWA) ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )
 
Sumbe berita: Bisnis Indonesia, 28 September 2010
Link: http://epaper.bisnis.com/PUBLICATIONS/BISNISINDONESIA/BI/2010/09/28/index.shtml?ArtId=152_018&Search=Y 


Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine