INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Roadmap Kendaraan Listrik di Indonesia Perlu Segera Diselesaikan

INSTRAN.org - Indonesia tengah menatap era kendaraan listrik. Oleh karena itu, roadmap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) harus...

3 Fakta Holding Baterai Kendaraan Listrik RI Segera Terbentuk

INSTRAN.org - Rencana pemerintah untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik segera terwujud. Sebab, holding baterai kendaraan listrik akan...

KRL Merambah Rute Baru

INSTRAN.org – Kementerian Perhubungan mengkaji pemekaran jalur kereta rel listrik (KRL) ke berbagai wilayah selain Jakarta dan sekitarnya. Juru bicara...

Pemprov DKI Jakarta Masih Bungkam Soal Aturan Mobil 10 Tahun 'Haram' Masuk Jakarta

INSTRAN.org - Wacana mobil berusia 10 tahun atau lebih bakal dilarang masuk Jakarta masih jadi tanda tanya besar bagi para pengendara di Indonesia....

DKI Mau Batasi Usia Mobil Hanya 10 Tahun, Itu Cocoknya Buat Angkutan Umum

INSTRAN.org - Pengamat transportasi Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, kurang sepakat dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI...

  • Roadmap Kendaraan Listrik di Indonesia Perlu Segera Diselesaikan

    Jumat, 05 Maret 2021 11:51
  • 3 Fakta Holding Baterai Kendaraan Listrik RI Segera Terbentuk

    Jumat, 05 Maret 2021 11:32
  • KRL Merambah Rute Baru

    Kamis, 04 Maret 2021 10:45
  • Pemprov DKI Jakarta Masih Bungkam Soal Aturan Mobil 10 Tahun 'Haram' Masuk Jakarta

    Kamis, 04 Maret 2021 09:56
  • DKI Mau Batasi Usia Mobil Hanya 10 Tahun, Itu Cocoknya Buat Angkutan Umum

    Rabu, 03 Maret 2021 13:48

Metropolitan

Roadmap Kendaraan Listrik di Indonesia Perlu Segera Diselesaikan
Jumat, 05 Maret 2021
INSTRAN.org - Indonesia tengah menatap era kendaraan listrik. Oleh karena itu, roadmap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) harus segera diselesaikan. Selanjutnya...
3 Fakta Holding Baterai Kendaraan Listrik RI Segera Terbentuk
Jumat, 05 Maret 2021
INSTRAN.org - Rencana pemerintah untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik segera terwujud. Sebab, holding baterai kendaraan listrik akan terbentuk dalam waktu dekat. Simak faktanya: Selanjutnya...
KRL Merambah Rute Baru
Kamis, 04 Maret 2021
INSTRAN.org – Kementerian Perhubungan mengkaji pemekaran jalur kereta rel listrik (KRL) ke berbagai wilayah selain Jakarta dan sekitarnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati,... Selanjutnya...
Pemprov DKI Jakarta Masih Bungkam Soal Aturan Mobil 10 Tahun 'Haram' Masuk Jakarta
Kamis, 04 Maret 2021
INSTRAN.org - Wacana mobil berusia 10 tahun atau lebih bakal dilarang masuk Jakarta masih jadi tanda tanya besar bagi para pengendara di Indonesia. Sayangnya Pemprov DKI Jakarta yang notabene sebagai... Selanjutnya...
DKI Mau Batasi Usia Mobil Hanya 10 Tahun, Itu Cocoknya Buat Angkutan Umum
Rabu, 03 Maret 2021
INSTRAN.org - Pengamat transportasi Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, kurang sepakat dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membatasi usia kendaraan pribadi... Selanjutnya...
Pembangunan Jakarta terhambat 3 persoalan PDF Cetak E-mail
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai proses pembangunan di Ibu Kota selama 3 tahun kepemimpinannya berjalan lambat karena terhambat tiga masalah utama. Ketiga masalah itu yakni keterbatasan finansial, lemahnya regulasi atau peraturan dan kapasitas aparatur pemerintah (capacity building). Dalam konferensi Bank Dunia di Singapura beberapa waktu lalu, menurut Fauzi, pihaknya telah menyampaikan ketiga masalah itu untuk mendapatkan masukan dari negara lain.

“[Ternyata] masalah itu tidak hanya dialami Pemprov DKI Jakarta saja tapi juga dialami seluruh pemerintah daerah di negara-negara berkembang dan maju di dunia,” katanya, kemarin. Dia memaparkan Pemprov DKI kesulitan menjaga kemampuan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini sarat beban kebutuhan lokal.

Kebutuhan itu, imbuh dia, meliputi biaya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, layanan masyarakat, dan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. “Jadi kalau pendapatan per kapitanya masih rendah bagaimana kami membebani masyarakat dengan beban-beban publik,” ujar dia. Fauzi melanjutkan kebijakan pemerintah pusat melarang pemerintah daerah meminjam uang dari sumber luar negeri menyulitkan Pemprov DKI menambah pundi keuangan daerah.

Di lain pihak, menurut dia, kebijakan pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada daerah dengan alokasi sangat kecil mengacu perhitungan faktor rasio pinjaman kekayaan negara dan pendapatan negara (debt equity ratio).

Selain itu, Fauzi menambahkan Pemprov DKi terkendala regulasi yang membuat beberapa proyek dengan dukungan pinjaman dana dari pihak luar tidak bisa dicairkan. Terakhir, imbuh dia, kapasitas SDM Pemprov DKI yang dinilai pemerintah pusat kurang memiliki kualifikasi dalam mengelola pinjaman.

Dana transportasi Khusus terkait dengan keterbatasan dana, Fauzi menekankan Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp3,89 triliun dalam APBD 2011 guna pengendalian banjir dan transportasi telah sesuai dengan kemampuan finansial Jakarta. “Selain sudah sesuai kemampuan finansial, keputusan itu disesuaikan dengan kemampuan penyerapan di akhir anggaran 2011 sehingga tidak mencatat sisa lebih anggaran,“ ungkap dia.
 
Dalam kesempatan lain, Institut Studi Transportasi (Instran) menilai pemberlakuan sistem ruas jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) akan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Namun, Pengurus Harian Instran A. Izzul Waro mengatakan penerimaan restribusi itu diyakini tidak optimal mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Untuk itu, dia mengharapkan penerimaan retribusi dari ERP yang masuk dalam PAD penggunaannya harus dikembalikan untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas di Jakarta. “Karena penerapan sistem itu memerlukan biaya yang tidak sedikit,” kata dia. Dia mengusulkan Pemprov DKI mulai memisahkan dana penerimaan dari sektor transportasi dalam APBD untuk mengatasi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas.

Pemisahan anggaran itu, lanjut dia, dilaksanakan dengan cara memberikan tanda khusus terhadap penerimaan pajak dan retribusi yang bersumber dari sektor transportasi a.l. pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan ERP.

“Pemberian tanda khusus itu untuk anggaran yang akan gunakan sesuai dengan sumber asalnya yaitu dari pajak dan retribusi sektor transportasi,” kata Izzul.
 
Sumber berita: Bisnis Indonesia, 10 November 2010

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini682
mod_vvisit_counterKemarin2126
mod_vvisit_counterMinggu ini2808
mod_vvisit_counterBulan ini15606
mod_vvisit_counterSemua7385336
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download