Pembangunan Jakarta terhambat 3 persoalan Cetak
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai proses pembangunan di Ibu Kota selama 3 tahun kepemimpinannya berjalan lambat karena terhambat tiga masalah utama. Ketiga masalah itu yakni keterbatasan finansial, lemahnya regulasi atau peraturan dan kapasitas aparatur pemerintah (capacity building). Dalam konferensi Bank Dunia di Singapura beberapa waktu lalu, menurut Fauzi, pihaknya telah menyampaikan ketiga masalah itu untuk mendapatkan masukan dari negara lain.

“[Ternyata] masalah itu tidak hanya dialami Pemprov DKI Jakarta saja tapi juga dialami seluruh pemerintah daerah di negara-negara berkembang dan maju di dunia,” katanya, kemarin. Dia memaparkan Pemprov DKI kesulitan menjaga kemampuan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini sarat beban kebutuhan lokal.

Kebutuhan itu, imbuh dia, meliputi biaya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, layanan masyarakat, dan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. “Jadi kalau pendapatan per kapitanya masih rendah bagaimana kami membebani masyarakat dengan beban-beban publik,” ujar dia. Fauzi melanjutkan kebijakan pemerintah pusat melarang pemerintah daerah meminjam uang dari sumber luar negeri menyulitkan Pemprov DKI menambah pundi keuangan daerah.

Di lain pihak, menurut dia, kebijakan pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada daerah dengan alokasi sangat kecil mengacu perhitungan faktor rasio pinjaman kekayaan negara dan pendapatan negara (debt equity ratio).

Selain itu, Fauzi menambahkan Pemprov DKi terkendala regulasi yang membuat beberapa proyek dengan dukungan pinjaman dana dari pihak luar tidak bisa dicairkan. Terakhir, imbuh dia, kapasitas SDM Pemprov DKI yang dinilai pemerintah pusat kurang memiliki kualifikasi dalam mengelola pinjaman.

Dana transportasi Khusus terkait dengan keterbatasan dana, Fauzi menekankan Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp3,89 triliun dalam APBD 2011 guna pengendalian banjir dan transportasi telah sesuai dengan kemampuan finansial Jakarta. “Selain sudah sesuai kemampuan finansial, keputusan itu disesuaikan dengan kemampuan penyerapan di akhir anggaran 2011 sehingga tidak mencatat sisa lebih anggaran,“ ungkap dia.
 
Dalam kesempatan lain, Institut Studi Transportasi (Instran) menilai pemberlakuan sistem ruas jalan berbayar (electronic road pricing/ ERP) akan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Namun, Pengurus Harian Instran A. Izzul Waro mengatakan penerimaan restribusi itu diyakini tidak optimal mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Untuk itu, dia mengharapkan penerimaan retribusi dari ERP yang masuk dalam PAD penggunaannya harus dikembalikan untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas di Jakarta. “Karena penerapan sistem itu memerlukan biaya yang tidak sedikit,” kata dia. Dia mengusulkan Pemprov DKI mulai memisahkan dana penerimaan dari sektor transportasi dalam APBD untuk mengatasi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas.

Pemisahan anggaran itu, lanjut dia, dilaksanakan dengan cara memberikan tanda khusus terhadap penerimaan pajak dan retribusi yang bersumber dari sektor transportasi a.l. pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan ERP.

“Pemberian tanda khusus itu untuk anggaran yang akan gunakan sesuai dengan sumber asalnya yaitu dari pajak dan retribusi sektor transportasi,” kata Izzul.
 
Sumber berita: Bisnis Indonesia, 10 November 2010
Link: http://epaper.bisnis.com/PUBLICATIONS/BISNISINDONESIA/BI/2010/11/10/INDEX.SHTML?ArtId=148_028&Search=Y 

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine