INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Demonstran Minta Menhub Segera Buat Aturan untuk Ojek "Online"

INSTRAN.org - Massa demonstran yang merupakan pengemudi ojek online tiba di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat,...

Ratusan Ojek "Online" akan Berunjuk Rasa di Kemenhub dan Istana Negara

INSTRAN.org - Koordinator Aktivis Driver Go-Jek (ADG) Andreanes mengatakan, ratusan pengemudi ojek online akan ikut unjuk rasa di depan Kementerian...

"Ojek Online seperti Anak Haram, Tak Diakui tetapi Dibutuhkan"

INSTRAN.org - Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) bersama komunitas ojek online di DKI Jakarta mendesak pemerintah dan perusahan-perusahan aplikator...

Kata Pengemudi Ojek Online yang Dicap Biang Macet karena Sering Ngetem

INSTRAN.org - Fenomena ojek online yang diklaim bikin macet akibat suka mangkal alias ngetem sembarangan menjadi sorotan warga. Pengemudi ojek online...

Sutiyoso Titipkan Pembangunan 2 Koridor Transjakarta pada Anies-Sandi

INSTRAN.org - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menitipkan pembangunan dua Koridor transjakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan...

  • Demonstran Minta Menhub Segera Buat Aturan untuk Ojek "Online"

    Kamis, 23 November 2017 13:54
  • Ratusan Ojek "Online" akan Berunjuk Rasa di Kemenhub dan Istana Negara

    Kamis, 23 November 2017 13:51
  • "Ojek Online seperti Anak Haram, Tak Diakui tetapi Dibutuhkan"

    Rabu, 22 November 2017 15:02
  • Kata Pengemudi Ojek Online yang Dicap Biang Macet karena Sering Ngetem

    Rabu, 22 November 2017 15:01
  • Sutiyoso Titipkan Pembangunan 2 Koridor Transjakarta pada Anies-Sandi

    Rabu, 22 November 2017 15:00

Metropolitan

Demonstran Minta Menhub Segera Buat Aturan untuk Ojek "Online"
Kamis, 23 November 2017
INSTRAN.org - Massa demonstran yang merupakan pengemudi ojek online tiba di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/11/2017) sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka... Selanjutnya...
Ratusan Ojek "Online" akan Berunjuk Rasa di Kemenhub dan Istana Negara
Kamis, 23 November 2017
INSTRAN.org - Koordinator Aktivis Driver Go-Jek (ADG) Andreanes mengatakan, ratusan pengemudi ojek online akan ikut unjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Istana Negara, Kamis... Selanjutnya...
"Ojek Online seperti Anak Haram, Tak Diakui tetapi Dibutuhkan"
Rabu, 22 November 2017
INSTRAN.org - Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) bersama komunitas ojek online di DKI Jakarta mendesak pemerintah dan perusahan-perusahan aplikator untuk mengakui keberadaannya bukan sebagai mitra saja. Selanjutnya...
Kata Pengemudi Ojek Online yang Dicap Biang Macet karena Sering Ngetem
Rabu, 22 November 2017
INSTRAN.org - Fenomena ojek online yang diklaim bikin macet akibat suka mangkal alias ngetem sembarangan menjadi sorotan warga. Pengemudi ojek online mengakui kerap ngetem sembarangan karena tuntutan... Selanjutnya...
Sutiyoso Titipkan Pembangunan 2 Koridor Transjakarta pada Anies-Sandi
Rabu, 22 November 2017
INSTRAN.org - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menitipkan pembangunan dua Koridor transjakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Saat ini,... Selanjutnya...
Benarkah Ada Program Mengatasi Kemacetan? PDF Cetak E-mail

Oleh: A. Izzul Waro, 27/3/2009

Setelah 5 tahun beroperasi, Transjakarta Busway belum juga mengatasi kemacetan akut di ibukota, dan banyak warga yang gundah dengan realita ini. Padahal, rakyat Jakarta suka atau tidak telah merelakan satu lajur jalannya untuk diambil dan dialihgunakan sebagai jalur istimewa milik bus kota "bebas hambatan" ini. Lantas hingga kapan busway bisa diharapkan menjadi solusi mengatasi kemacetan dan keruwetan lalu lintas kota Jakarta ini?

Setelah melalui banyak penelitian selama belasan tahun yang melibatkan para pakar transportasi dari dalam dan luar negeri, Jakarta akhirnya memiliki konsep penanganan transportasi secara makro yang cukup baik. Konsep tersebut menempatkan angkutan umum masal sebagai tulang punggung kelancaran arus mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun sayang, realisasi konsep-konsep visioner tersebut belum juga terejawantahkan. Pertama, Transjakarta Busway sebagai angkutan masal berbasis bus (BRT) ternyata masih mengahadapi banyak kendala yang tak terselesaikan dengan baik. Secara fisik, Transjakarta Busway memang telah menjadi BRT dengan rute terpanjang di dunia, namun ia masih memiliki performa di bawah standar pelayanan minimum layaknya sebuah sistem BRT.

Kedua, Jakarta Monorail akhirnya hanya menjadi mimpi yang menyisakan tiang-tiang pengganggu lalu lintas. Tak seorang pun mengetahui bagaimana kelanjutan dari proyek ini setelah pengembangnya gagal mendapat investor.

Ketiga, Mass Rapid Transit (MRT) atau subway juga masih sekadar wacana perencanaan yang entah kapan bakal bisa dinikmati warga Jakarta. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Pemda DKI belum tahu cara memperbaiki sistem angkutan masal ataukah ada sebab lain yang mendorong perbaikan angkutan umum ini tidak jua menjadi prioritas utama dalam kebijakan Pemda saat ini?

Kembali menengok ke konsep makro transportasi Jakarta, selain penciptaan angkutan masal yang baik, jurus jitu yang harus diterapkan secara paralel adalah pembatasan kendaraan pribadi. Hal ini tampaknya juga sulit terealisasi. Metode three in one yang dipakai saat ini sudah semestinya ditingkatkan dengan metode yang lebih efektif dalam mengendalikan arus lalu lintas. Beragam studi telah menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis yang baik; mulai dari metode plat nomor ganjil-genap hingga electronic road pricing (ERP). Kendalanya, adakah political will dari Pemda DKI untuk melaksanakannya?

Di sisi lain kita ketahui bersama, pajak dari sektor kendaraan bermotor masih menjadi primadona di DKI Jakarta maupun pemerintah lokal lainnya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD inilah kebutuhan hidup suatu daerah dan para pejabatnya dapat teranggarkan dengan baik melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur adanya komisi untuk para pejabat daerah sebagai upah pungut, yang besarnya mencapai maksimal 5 persen dari total pendapatan, membuat para pejabat semakin bersemangat menunaikan tugas-tugas yang mendatangkan pendapatan bagi kas daerah.

Bahkan dengan upah pungut tersebut pulalah, alokasi khusus bagi Kepala Daerah sebagai tunjangan operasional dianggarkan. Besarannya berkisar antara 1 hingga 1,5 persen. Bisa dibayangkan seberapa besar tambahan kocek yang bisa didapat seorang Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2008 saja, PAD dari sektor pajak kendaraan di DKI mencapai Rp 5,5 triliun (PKB dan bea balik nama). Sedangkan pada 2009 ini ditargetkan mencapai Rp 5,8 triliun, atau sekitar 26 persen dari total APBD yang mencapai Rp 22,42 triliun.

Dengan PAD dan APBD yang tergolong besar untuk sebuah pemerintahan daerah di Indonesia itu, lantas bagaimana nasib program anti kemacetan di wilayah Jakarta? Dilihat dari kecenderungan dan target penghasilan yang ditetapkan dari sektor PKB, tampaknya sulit mengharapkan adanya pembatasan pemilikan kendaraan pribadi. Di bagian lain dalam transportasi perkotaan, masih juga sulit bagi kita untuk bernafas lega. Karena alokasi subsidi untuk pelayanan Transjakarta Busway tahun ini ternyata hanya Rp 256 miliar, atau kurang dari 5 persen dari pajak kendaraan bermotor. Padahal dengan busway-lah masyarakat Jakarta saat ini menggantungkan harapan. Buktinya, dengan kondisi pelayanan yang pas-pasan saja, jumlah pengguna busway terus mengalami kenaikan signifikan. Selama 2008, busway mengangkut 74,6 juta penumpang, atau naik 21,46 persen dari tahun sebelumnya.

Setali tiga uang dengan perbaikan angkutan masal maupun pembatasan kendaraan pribadi, program perbaikan dan perawatan jalan di kawasan DKI tahun ini juga harus mengelus dada, hanya dialokasikan sekitar Rp 80 miliar. Padahal Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sudah mewanti-wanti kebutuhan perawatan jalan di Jakarta tahun ini idealnya tidak kurang dari Rp 600 miliar.

Rata-rata penumpang kendaraan pribadi di Jakarta 1,2 orang per kendaraan (2004), berarti setiap pengendara pribadi mengokupansi 12,5 meter persegi ruang jalan. Sedangkan dengan busway, setiap penumpang hanya membutuhkan 0,8 meter persegi. Angka tersebut akan lebih efisien lagi jika MRT sudah dioperasikan. Dari perbandingan ini jelas terlihat moda apa yang paling nyata menimbulkan kemacetan di jalan-jalan ibukota. Dengan busway, kemacetan memang belum terurai secara instan. Tetapi dengan jalur ekslusifnya, busway akan mampu mengangkut lebih banyak penumpang ketimbang digunakan sepenuhnya untuk lalu lintas reguler.

Saat ini, yang harus dilakukan Pemda DKI adalah menciptakan layanan angkutan masal yang dapat diandalkan (reliable) semua warga kota. Moda tersebut haruslah aman, nyaman, on time, menghubungkan semua wilayah, benar-benar "bebas hambatan" serta tidak ngebut, berhenti dan ngetem sembarangan yang bisa membuat lalu lintas semrawut dan membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lain. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu lagi meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum ketika hendak bepergian di dalam kota. Dukungan anggaran yang lebih baik akan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak armada busway, dengan headway maupun waktu tunggu (waiting time) yang pasti.

Adapun program pembatasan kendaraan pribadi juga harus segera diperhatikan. Perlu diketahui, pembatasan penggunaan tidak identik dengan pembatasan pemilikan. Keduanya masih bisa berjalan simultan untuk mengatasi kemacetan parah, yang telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat akibat hilangnya waktu produktif, tingginya konsumsi bahan bakar, bertambahnya biaya operasional kendaraan maupun ongkos kesehatan akibat polusi udara, suara maupun akibat stres di jalan. Akumulasi kerugian tersebut telah mencapai Rp 40 triliun per tahunnya, atau setara 2 kali lipat APBD Jakarta.

Mengacu pada laporan Yayasan Pelangi Indonesia ini, kita sudah sepatutnya prihatin dengan teramat sangat, karena demi penghasilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat (padahal sesungguhnya pendapatan tersebut lebih bisa dinikmati oleh para pejabat), kendaraan baru terus dijejalkan ke jalanan ibukota. Sudah pun begitu, masyarakatlah yang harus menanggung kerugiannya. Celaka dua belaslah warga Jakarta!

-----

Achmad Izzul Waro

Penulis adalah Pegiat di INSTRAN (LSM Transportasi) dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia).

Email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

HP: 081384499408, 02192277873

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1203
mod_vvisit_counterKemarin2393
mod_vvisit_counterMinggu ini7790
mod_vvisit_counterBulan ini48018
mod_vvisit_counterSemua3918798
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download