INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Kementerian PUPR Evaluasi Jatuhnya Cetakan Konstruksi Tol Becakayu

INSTRAN.org - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengevaluasi jatuhnya formwork atau cetakan kepala pilar proyek tol Becakayu...

Kendala-kendala OK Otrip yang Ditemukan Saat Uji Coba...

INSTRAN.org - Program One Karcis One Trip atau OK Otrip (transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan) diuji coba sejak 15 Januari 2018 hingga...

Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

INSTRAN.org - Kereta api rute Bogor-Sukabumi, Selasa (20/2/2018), kembali beroperasi normal pasca- longsor pada (5/2/2018) lalu di KM 13+8/9. Akibat...

Sopir Angkot OK Otrip yang Bau "Ketek" dan Gondrong Akan Diberi Sanksi

INSTRAN.org - Ketua Koperasi Budi Luhur, Saut Hutabarat mengatakan terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diataati sopir angkot dalam...

Sandiaga Sebut Nama Stasiun MRT Akan Dikomersilkan

INSTRAN.org - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan nama untuk stasiun mass rapid transit ( MRT) nanti akan dikomersilkan. Ia...

  • Kementerian PUPR Evaluasi Jatuhnya Cetakan Konstruksi Tol Becakayu

    Selasa, 20 Februari 2018 14:36
  • Kendala-kendala OK Otrip yang Ditemukan Saat Uji Coba...

    Selasa, 20 Februari 2018 14:35
  • Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor

    Selasa, 20 Februari 2018 14:34
  • Sopir Angkot OK Otrip yang Bau "Ketek" dan Gondrong Akan Diberi Sanksi

    Selasa, 20 Februari 2018 14:34
  • Sandiaga Sebut Nama Stasiun MRT Akan Dikomersilkan

    Senin, 19 Februari 2018 14:38

Metropolitan

Kementerian PUPR Evaluasi Jatuhnya Cetakan Konstruksi Tol Becakayu
Selasa, 20 Februari 2018
INSTRAN.org - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengevaluasi jatuhnya formwork atau cetakan kepala pilar proyek tol Becakayu, Selasa (20/2/2018). Selanjutnya...
Kendala-kendala OK Otrip yang Ditemukan Saat Uji Coba...
Selasa, 20 Februari 2018
INSTRAN.org - Program One Karcis One Trip atau OK Otrip (transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan) diuji coba sejak 15 Januari 2018 hingga pertengahan April. Selanjutnya...
Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi Sudah Bisa Dilalui Pasca-longsor
Selasa, 20 Februari 2018
INSTRAN.org - Kereta api rute Bogor-Sukabumi, Selasa (20/2/2018), kembali beroperasi normal pasca- longsor pada (5/2/2018) lalu di KM 13+8/9. Akibat longsor tersebut, jalur kereta Bogor-Sukabumi... Selanjutnya...
Sopir Angkot OK Otrip yang Bau "Ketek" dan Gondrong Akan Diberi Sanksi
Selasa, 20 Februari 2018
INSTRAN.org - Ketua Koperasi Budi Luhur, Saut Hutabarat mengatakan terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diataati sopir angkot dalam pelaksanaan program One Karcis One Trip (OK Otrip).... Selanjutnya...
Sandiaga Sebut Nama Stasiun MRT Akan Dikomersilkan
Senin, 19 Februari 2018
INSTRAN.org - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan nama untuk stasiun mass rapid transit ( MRT) nanti akan dikomersilkan. Ia mencontohkan Stasiun Dukuh Atas yang dibuka pelelangan... Selanjutnya...
MENJAGA KONSISTENSI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PDF Cetak E-mail
Kamis, 09 November 2017 14:48
DARMANINGTYAS

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anies-Sandi melontarkan gagasan dan pernyataan yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat, terkait dengan masalah transportasi di Kota Jakarta. 


Ada dua gagasan Gubernur Anies Baswedan yang cukup kontroversial. Pertama adalah gagasan Gubernur Anies untuk mencabut larangan sepeda motor di Jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat yang diterapkan sejak Desember 2014. Kedua, gagasannya untuk membuat desain trotoar di Jl Sudirman yang dapat digunakan untuk roda dua. Kalau yang dimaksudkan roda dua itu sepeda tentu kita dukung, karena itu merupakan gagasan lama yang telah kami perjuangankan sejak 12 tahun silam. Tapi kalua roda dua yang dimaksudkan adalah sepeda motor tentu kita tolak karena pejalan kaki makin tidak selamat, tidak aman, dan tidak nyaman. Sedangkan Sandi melontarkan pernyataan bahwa pejalan kaki lah yang menimbulkan kesemrawutan di Tanah Abang. 


Pelarangan sepeda motor melintas di Jl MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat (MMB) sudah berlangsung sejak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dijabat oleh M. Akhbar dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub ini kemudian direvisi dengan Pergub No. 141 Tahun 2015. Sejak sosialisasi gagasan sampai implementasinya hingga sekarang (hampir tiga tahun)  tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Artinya kebijakan tersebut dapat diterima di masyarakat. M.Akbar sendiri saat itu menuturkan, mengapa pilihan jalurnya adalah Jl Thamrin – MMB karena dua alasan. Pertama, di koridor tersebut layanan angkutan umumnya sudah cukup bagus, sehingga mobilitas warga yang akan menuju ke lokasi tersebut tidak akan terganggu. Kedua, di kawasan tersebut banyak ditemukan jalan tikus sehingga dapat mencapai ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan belakang. 


Konon, complain itu berasal dari mereka yang memberikan layanan jasa makanan. Sejak diberlakukan kebijakan pelarangan sepeda motor melintas Jl Thamrin, terjadi penurunan omset order makanan yang diantarkan dengan menggunakan ojek hingga mencapai Rp. 10 miliar per bulan. Tapi angka ini juga perlu diverifikasi akurasinya mengingat: pertama, order makanan dengan menggunakan ojek (online) di akhir 2014 itu belum berkembang, karena ojek online baru mulai muncul.  Kedua, banyak bangunan di sekitar Jl MH Thamrin yang dapat dicapai melalui jalan tikus, sehingga bila terjadi penurunan mungkin tidak setinggi klaim. Sayangnya, belum ada kajian transport mengenai benefit yang diperoleh dengan tidak melintasnya sepeda motor di Jl MH Thamrin hingga MMB, sehingga kita tidak memiliki perbandingan. 


Kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di jalan-jalan protokol atau jalan tertentu, seperti Jl MH Thamrin hingga MMB itu sendiri memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Kecuali itu, pelarangan tersebut dilakukan melalui suatu kajian teknis tentang rekayasa lalu lintas dengan memperhatikan aspek mobilitas warga. Pelarangan tersebut dilakukan pada saat Dinas Perhubungan DKI Jakarta dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi sebagai ahli transportasi darat, yaitu M. Akbar. Jadi dasar pelarangan bukan pada pertimbangan kuasa saja, tapi lebih ke teknis (transportasi). Dilihat dari ketersediaan layanan angkutan umumnya, Jln Thamrin – MMB memiliki layanan transportasi umum yang baik. Selain Transjakarta Buswaynya sudah cukup memadai, juga saat itu sudah ada bus tingkat gratis yang melayani hilir mudik antara Bundaran HI hingga Stasiun Juanda. Jika pelarangan tersebut akan dicabut, tentu itu suatu kemunduran, karena bila nanti 2019 MRT sudah beroperasi dan jalur Transjakarta Busway sudah steril, sehingga sepeda motor perlu dilarang di jalan-jalan yang sudah dilayani angkutan umum, maka diperlukan waktu dan energi untuk sosialisasi lagi. Jadi menurut hemat penulis, apa yang sudah bagus dari Pemerintahan sebelumnya, lebih baik dipertahankan, sedangkan yang belum baik, itulah yang dibenahi.


 Demikian pula gagasan Gubernur Anies agar Dinas PUPR mendesain ulang pembangunan trotoar di Jl Sudirman dengan desain yang dapat mengakomodasi roda dua; bila yang dimaksudkan roda dua itu adalah sepeda motor, tentu ini suatu bencana besar bagi transportasi di Kota Jakarta, khususnya bagi pejalan kaki. Namun kalau roda dua yang dimaksudkan adalah sepeda angin (bisykle), tentu itu yang kita harapkan, karena itu bagian dari perjuangan kami sejak 12 tahun silam yang meminta agar dibuatkan jalur sepeda yang bisa sharing dengan pejalan kaki (di trotoar). Trotoar yang didesain kombinasi antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda itu sudah banyak ditemukan di kota-kota di dunia, termasuk di Bogota yang menjadi acuan pembangunan Transjakarta Busway. Namun desain trotoar yang dapat mengakomodasi sepeda motor belum ditemukan di kota mana pun di dunia, karena kecenderungan kota-kota di dunia justru menghapuskan sepeda motor dari tengah kota dan mendorong warganya menggunakan angkutan umum.  


Sedangkan pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang menimbulkan sinisme publik adalah mengenai penilaiannya terhadap para pejalan kaki di Tanah Abang yang katanya menimbulkan kesemrawutan. Di sejumlah group WA beredar pula vedio pernyataan seorang pedagang kaki lima di Tanah Abang yang diwawancarai oleh salah teve swasta dan mengatakan bahwa pejalan kaki lah yang menimbulkan kesemrawutan di Tanah Abang. Banyak anggota WAG yang mengkaitkan pernyataan Sandiaga Uno dengan pernyataan PKL tersebut, bahwa pernyataan Sandi merefer pernyataan PKL. Pernyataan Sandi ini tentu menimbulkan sinisme, karena baru kali ini seorang pejabat publik menyalahkan pejalan kaki sebagai sumber kemacetan maupun kesemrawutan lalu lintas.  Padahal, selama lima tahun terakhir Pemprov DKI Jakarta memperbanyak pembanguan fasilitas pejalan kaki (trotoar) guna mendorong agar makin banyak pergerakan di Jakarta dengan menggunakan jalan kaki. Tapi kali ini seorang pejabat publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya melanjutkan pembangunan fasilitas pejalan kaki sampai ke kampung-kampung justru menyalahkan pejalan kaki yang terlalu banyak sehingga menimbulkan kesemrawutan.


Menjaga Konsistensi

Berdasarkan gagasan Gubernur Anies Baswedan mengenai sepedamotor dan pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengenai pejalan kaki tersebut di atas, timbul kekhawatiran mengenai kebijakan transportasi di DKI Jakarta lima tahun ke depan yang tidak berkelanjutan. Kata “berkelanjutan” di sini mengandung dua pengertian, yaitu pertama, menyangkut kebijakannya itu sendiri yang tidak berkelanjutan dari Pemerintahan satu ke Pemerintahan berikutnya, bahkan menegasikan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah baik; dan kedua tidak berkelanjutan dari aspek lingkungan. Tidak ada satu pun kota besar di dunia yang kebijakan transportasinya bertumpu pada sepeda motor. Bahkan Vietnam yang kondisinya sekarang seperti Jakarta, menargetkan pada tahun 2020 nanti Kota Hanoi bebas dari sepeda motor. Sedangkan Gubernur Anies Baswedan justru akan mengembalikan kehadiran sepeda motor jalan protokol di Jakarta.


Gubernur DKI Jakarta 1997-2007 Sutiyoso sebetulnya sudah meletakkan dasar-dasar yang baik dengan membuat grand design transportasi Kota Jakarta yang kemudian terkenal dengan sebutan Pola Transportasi Makro (PTM). Dalam PTM tersebut dirumuskan bahwa pengembangan transportasi di Kota Jakarta akan bertumpu pada angkutan umum, baik yang berbasis rel (kereta api) maupun berbasis jalan (bus). Yang berbasis rel itu selain ada KRL Jabodetabek dan MRT, juga ada LRT. Sedangkan yang berbasis bus itu diwujudkan dalam bentu Transjakarta Busway. 


Konsisten dengan PTM tersebut, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 menetapkan bahwa share angkutan umum terhadap perjalanan di DKI Jakarta pada tahun 2030 itu mencapai 60%. Saat ini share angkutan umum baru sekitar 23% saja, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan share angkutan umum tersebut agar mencapai 60%, salah satunya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor. Dengan kata lain, pelarangan sepeda motor melintas di Jln MH Thamrin – MMB saat ini adalah langkah awal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang akan dibatasi melintas Jl Sudirman – Thamrin – MMB bukan hanya sepeda motor saja, tapi juga mobil pribadi melalui electronic road pricing (ERP). Masalahnya adalah proses tender untuk penyelenggaraan ERP yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan 2016 lalu dimentahkan oleh KPPU sehingga proses tendernya harus dimulai dari awal, dan baru dimulai tahun 2017 ini. Kelak bila tender ERP itu usai, dengan sendiri semua kendaraan pribadi, baik roda dua maupun empat dibatasi gerakannya.  Oleh karena itu, lokasi-lokasi yang sekarang sudah dilakukan pelarangan sepeda motor, sebaiknya tidak dimentahkan lagi, tapi tetap dipertahankan. Yang wajib dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta bukan sepeda motor boleh melintas di semua jalan di Jakarta, tapi soal mobilitas warga. Sejauh Pemprov DKI Jakarta menjamin akses mobilitas warga melalui layanan angkutan umum yang baik, maka pelarangan penggunaan kendaraan pribadi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, itu adalah bagian dari rekayasa lalu lintas. ***


Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) dan Kabid Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) 


Dimuat di Geotimes.co.id Kamis 9 November 2017

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1292
mod_vvisit_counterKemarin2315
mod_vvisit_counterMinggu ini5365
mod_vvisit_counterBulan ini47260
mod_vvisit_counterSemua4123960
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download