INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Ganjil Genap Diperluas di DKI, Sandiaga Uno: Masih Pengenalan

INSTRAN.org - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap ganjil genap di beberapa ruas jalan di ibukota dapat mengurangi kemacetan lalu lintas...

Dirlantas: Evaluasi Penambahan Durasi Ganjil Genap Pekan Depan

INSTRAN.org - Penambahan durasi ganjil genap resmi diuji coba hari ini di ruas Jalan Gatot Subroto dan Sudirman-Thamrin dari 07.00-10.00 menjadi 06.00...

Demo Ojek Online, Ada Pengalihan Arus di Depan Gedung DPR

INSTRAN.org - Petugas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan pengaturan dan pengalihan arus kendaraan saat demo ojek online di...

Polda Metro Jaya Kerahkan 7000 Personel Jaga Demo Ojek Online

INSTRAN.org - Petugas Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres Metro Jakarta Pusat siap menjaga demo ojek online di depan Gedung DPR/MPR, pada Senin,...

Ketika Bus Transjakarta Jadi Kanvas Lukisan Anak-anak Disabilitas...

INSTRAN.org - Satu unit bus transjakarta disulap menjadi kanvas untuk lukisan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka bebas melukis apa saja di badan...

  • Ganjil Genap Diperluas di DKI, Sandiaga Uno: Masih Pengenalan

    Selasa, 24 April 2018 16:29
  • Dirlantas: Evaluasi Penambahan Durasi Ganjil Genap Pekan Depan

    Selasa, 24 April 2018 16:29
  • Demo Ojek Online, Ada Pengalihan Arus di Depan Gedung DPR

    Senin, 23 April 2018 13:00
  • Polda Metro Jaya Kerahkan 7000 Personel Jaga Demo Ojek Online

    Senin, 23 April 2018 12:59
  • Ketika Bus Transjakarta Jadi Kanvas Lukisan Anak-anak Disabilitas...

    Jumat, 20 April 2018 15:49

Metropolitan

Ganjil Genap Diperluas di DKI, Sandiaga Uno: Masih Pengenalan
Selasa, 24 April 2018
INSTRAN.org - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap ganjil genap di beberapa ruas jalan di ibukota dapat mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam sibuk. Selama masa uji coba,  Selanjutnya...
Dirlantas: Evaluasi Penambahan Durasi Ganjil Genap Pekan Depan
Selasa, 24 April 2018
INSTRAN.org - Penambahan durasi ganjil genap resmi diuji coba hari ini di ruas Jalan Gatot Subroto dan Sudirman-Thamrin dari 07.00-10.00 menjadi 06.00-10.00. Kepala Subdit Penegakan Hukum Direktorat... Selanjutnya...
Demo Ojek Online, Ada Pengalihan Arus di Depan Gedung DPR
Senin, 23 April 2018
INSTRAN.org - Petugas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan pengaturan dan pengalihan arus kendaraan saat demo ojek online di depan gedung DPR/MPR RI Jakarta Pusat, Senin, 23... Selanjutnya...
Polda Metro Jaya Kerahkan 7000 Personel Jaga Demo Ojek Online
Senin, 23 April 2018
INSTRAN.org - Petugas Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres Metro Jakarta Pusat siap menjaga demo ojek online di depan Gedung DPR/MPR, pada Senin, 23 April 2018. Selanjutnya...
Ketika Bus Transjakarta Jadi Kanvas Lukisan Anak-anak Disabilitas...
Jumat, 20 April 2018
INSTRAN.org - Satu unit bus transjakarta disulap menjadi kanvas untuk lukisan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka bebas melukis apa saja di badan bus yang telah disiapkan.  Selanjutnya...
Jalan Margonda Jadi ERP, DPRD: Akan Ada Kemacetan di Jalan Lain PDF Cetak E-mail
Kamis, 12 April 2018 14:52
INSTRAN.org – Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan sampai saat pihaknya  belum mengetahui rencana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing atau ERP di Jalan Margonda.

“Harus diperhatikan dulu kesiapannya. Itu boleh saja dan rencana bagus tapi harus dipikirkan solusi lainnya bagaimana," kata Hendrik pada Rabu 11 April 2018.

Pada 6 April 2018,  Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar di sejumlah ruas jalan di Margonda.

“Jalan di Margonda itu macet, panjang lagi. (Selanjutnya) dengan di Bekasi , tapi akan dilihat dulu karena kalau terlalu banyak simpang susah juga (penerapannya),”  katanya.

Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia yang bergerak di bidang instrumentasi transportasi.

Hendrik menjelaskan yang harus disiapkan adalah soal alternatif jalan lain untuk pengguna non berbayar.  Jika jalur Margonda dibuat pemisahan antara berbayar dan non bayar maka akan sangat mustahil, mengingat kapasitas jalan yang kecil.

Dia mempertanyakan apakah telah ada jalur alternatif dan bagaimana soal kajiannya.

“ERP di Margonda hanya akan membuat kemacetan baru di titik lain. Karena pengendara lain akan mencari alternatif jalan yang tidak berbayar. Sama saja hanya memindahkan kemacetan saja. Margonda bisa jadi tidak macet, tapi kemacetan bisa jadi ada di titik lain," kata Hendrik.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami menuturkan, kajian terhadap Jalan Margonda mutlak dilakukan sebelum penerapan ERP. Saat ini kata dia, ‎secara umum kondisi Jalan Margonda sering mengalami kemacetan panjang terutama di jam-jam sibuk.

"Keterlambatan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang nyaman, aman, terintegrasi dan terjangkau kita saksikan dampaknya saat ini," katanya.

Hal ini diiringi kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi serta maraknya transportasi online. Jadi, katanya, pendekatan penyelesaiannya harus terintegrasi‎.

"Pelebaran jalan bisa jadi opsi tapi tidak boleh mengorbankan jalur hijau di tengah. Karena itu jalur supply oksigen dan penyerapan polusi yang intensitasnya cukup pekat pada jam- jam padat," ungkapnya.

Solusi sementara lain adalah dengan membongkar separator jalur lambat dan cepat. Tujuannya kata dia agar kapasitas jalan bisa sedikit lebih lebar.

"Jika feasibitasnya baik ERP bisa saja diterapkan tapi tujuannya bukan untuk peningkatan PAD tetapi untuk mengalihkan preferensi masyarakat pada jam sibuk dan agar lebih merata penyebarannya di jam-jam lain," pungkasnya.

Senada, anggota DPRD Kota Depok Fraksi Golkar, Tajudin Tabri mengatakan, ERP baru sebatas wacana, namun dirinya mengaku agar kebijakan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan.

“Jalan Magronda itukan jalan pemerintah, tidak ada investasi pihak ketiga seperti jalan tol, jadi ya diperuntukkan buat masyarakat jangan hanya kepentingan beberapa pihak,” kata Tajudin.

Menurut Tajudin, dengan pemberlakuan ERP, masyarakat akan merasa dirugikan, mengingat Jalan Margonda raya merupakan akses keluar masuk bagi warga depok.

“Sebetulnya masih ada banyak solusi kemacetan, tinggal bagaimana solusi tersebut yang memihak kepada masyarakat,” katanya.


Sumber : Tempo.co, Kamis 12 April 2018 

https://metro.tempo.co/read/1078765/jalan-margonda-jadi-erp-dprd-akan-ada-kemacetan-di-jalan-lain

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1850
mod_vvisit_counterKemarin2744
mod_vvisit_counterMinggu ini4594
mod_vvisit_counterBulan ini58913
mod_vvisit_counterSemua4291370
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download