Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang serius menanggulangi masalah kemacetan. Penanggulangan itu salah satunya melalui electronic road pricing (ERP) sebagai sebuah sistem pengaturan lalu lintas kendaraan dengan cara berbayar. Koalisi Transport Demand Management (TDM) melihat proses realisasi ERP lambat. Proses pengerjaan Peraturan Pemerintah dan raperda tidak berjalan bersama. Padahal, ERP sebagai salah satu langkah mengatasi kemacetan. Anggota Koalisi TDM Ari Muhammad mengatakan, kemacetan di Jakarta ini rata-rata mencapai 60% waktu hambat dan 40% waktu bergerak. Asumsinya, saat ini kecepatan rata-rata kendaraan melaju 20 km/jam. Dengan hambatan tersebut, pada 2002, kerugian mencapai Rp5,5 triliun. ”Karena itu, ERP sebagai jalan baik. Namun, harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Ini seperti tempat bagi pejalan kaki, ruang hijau yang cukup, serta kenyamanan dalam angkutan umum,” paparnya kemarin.