INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Banner

Menhub: Kita Harus Move On, Dorong Transportasi yang Menjunjung Protokol Kesehatan

INSTRAN.org - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan pandemi COVID-19 mengancam kebangkrutan industri penerbangan, terutama...

Rencana Gojek Grab 'Merger', Instran: Ada Risiko Monopoli

INSTRAN.org - Institut Studi Transportasi atau Instran menilai rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta menggabungkan layanan transportasi daring Grab...

Pemerintah Kembangkan Fasilitas Stasiun KRL Pondok Ranji, Apa Saja?

INSTRAN.org - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia...

Sepekan Ganjil Genap, Dishub: Masyarakat Belum Beralih ke Transportasi Umum

INSTRAN.org - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan selama sepekan tidak lantas...

Angkutan Umum Kian Bejubel, Virus Corona Makin Merajalela

INSTRAN.org - Sistem ganjil genap diwacanakan berlaku selama 24 jam di berbagai ruas jalan. Tidak hanya mobil, motor juga akan jadi sasaran ganjil...

  • Menhub: Kita Harus Move On, Dorong Transportasi yang Menjunjung Protokol Kesehatan

    Wednesday, 12 August 2020 10:48
  • Rencana Gojek Grab 'Merger', Instran: Ada Risiko Monopoli

    Wednesday, 12 August 2020 10:38
  • Pemerintah Kembangkan Fasilitas Stasiun KRL Pondok Ranji, Apa Saja?

    Tuesday, 11 August 2020 09:50
  • Sepekan Ganjil Genap, Dishub: Masyarakat Belum Beralih ke Transportasi Umum

    Tuesday, 11 August 2020 09:45
  • Angkutan Umum Kian Bejubel, Virus Corona Makin Merajalela

    Monday, 10 August 2020 13:02

Metropolitan

Menhub: Kita Harus Move On, Dorong Transportasi yang Menjunjung Protokol Kesehatan
Wednesday, 12 August 2020
INSTRAN.org - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan pandemi COVID-19 mengancam kebangkrutan industri penerbangan, terutama maskapai. Read more...
Rencana Gojek Grab 'Merger', Instran: Ada Risiko Monopoli
Wednesday, 12 August 2020
INSTRAN.org - Institut Studi Transportasi atau Instran menilai rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta menggabungkan layanan transportasi daring Grab dan Gojek ke dalam satu aplikasi super (super... Read more...
Pemerintah Kembangkan Fasilitas Stasiun KRL Pondok Ranji, Apa Saja?
Tuesday, 11 August 2020
INSTRAN.org - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Jaya Real Property Tbk... Read more...
Sepekan Ganjil Genap, Dishub: Masyarakat Belum Beralih ke Transportasi Umum
Tuesday, 11 August 2020
INSTRAN.org - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan selama sepekan tidak lantas membuat masyarakat beralih menggunakan... Read more...
Angkutan Umum Kian Bejubel, Virus Corona Makin Merajalela
Monday, 10 August 2020
INSTRAN.org - Sistem ganjil genap diwacanakan berlaku selama 24 jam di berbagai ruas jalan. Tidak hanya mobil, motor juga akan jadi sasaran ganjil genap. Read more...
Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta PDF Print E-mail
Wednesday, 17 July 2019 11:18
INSTRAN.org – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan wilayah Banten.

Tol tersebut diharapkan menjadi solusi kemacetan yang mendera ibu kota sekaligus difungsikan sebagai tanggul. Rencana tol tersebut diungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan lalu. Sejauh ini proyek masih dalam kajian yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah Belanda dan Korea Selatan.

Ditargetkan pada 2020 nanti detail desain bisa diselesaikan. Namun, dipastikan nanti bentuk fisik tol tersebut berupa jembatan. Tol itu juga akan difungsikan sebagai tanggul laut.

“Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nanti apabila diperlukan akan menjadi tanggul laut,” ungkap Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi di Jakarta, pekan lalu.

Wacana pembangunan tol di perairan utara Jakarta sebenarnya sudah lama digagas. Proyek itu kembali mengemuka setelah review atas masterplan rancangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Dalam peninjuan ini, Kementerian PUPR melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang berperan sebagai donatur untuk pengkajian. Hasilnya, mereka bersepakat melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara(PTPIN) atau NCICD Tahap II.

“Itu hanya me-review, sebenarnya hanya me-review masterplan dari yang sudah ada itu kita review, ditambah dengan desain. Dalam perjalanannya pasti ada dinamikakan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR memperkirakan proses pembangunan tanggul laut ini selesai 30 tahun ke depan. Sebagai informasi, proyek ini muncul sebagai bagian program penanganan turunnya permukaan air tanah di Jakarta agar tak tenggelam di masa depan.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko secara terpisah membenarkan Indonesia telah memperbarui nota kerja sama dengan Korsel dan Belanda yang sebelumnya berakhir pada Mei 2019. Selanjutnya pihak terkait menyusun draf rencana pembangunan.

Dia membenarkan nota kerja sama ini merupakan lanjutan dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang telah terbangun tanggul sepanjang 20,1 kilometer. “Jadi sekarang baru tahap draf konseptual desain, itu stage III.

Nanti (dilanjutkan sampai) IV-VII sampai selesai,” kata Jarot. Menurut dia, pemanfaatan tanggul laut sebagai jalan berbayar menjadi salah satu opsi yang akan mengemuka dalam pembahasan draf konseptual itu. “Untuk detail desainnya, kita masih menunggu. Itu 2020 kalau tidak ada halangan detail disainnya bisa selesai,” katanya.

Kapan tol dimaksud mulai dibangun?

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menandaskan, rencana pemerintah membangun jalan tol di atas tanggul masih membutuhkan kajian panjang. Selain itu, rencana tersebut juga masih harus disetujui oleh semua pihak, termasuk Presiden dan DPR.

Pemerintah, lanjut dia, saat ini juga sedang disiapkan tahap empat hingga tujuh dari pengembangan NCICD. “Wacana itu di wujudkan melalui kajian dan sifatnya dalam bentuk masterplan (rencana umum),” ucapnya.

Walaupun masih sebatas rencana, kemungkinan bertam bahnya jalan tol baru bisa terakomodasi melalui rencana induk jalan tol yang dimungkinkan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun ke depan.

“Tahun 2020 masterplan ya kelar, ada kemungkinan, untuk jalan tolnya (tol tanggul) dimasuk kan setahun setelahnya,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR Bidang Transportasi Muhidin M Said menyambut positif rencana pemerintah mengembangkan jaringan jalan tol baru di sebelah utara Jakarta untuk memanfaatkan tanggul laut.

Menurut dia, jaringan tol baru itu akan mampu mengurai kepadatan kendaraan dari arah Bekasi dan sekitarnya. “Apalagi aksesnya ini menghubungkan Bekasi dan Banten, saya kira ini cukup positif dan patut diapresiasi. Tapi, yang lebih penting harus kita lihat lagi dari sisi teknisnya seperti apa dari disain enginering-nya,” ucap dia.

Kendati demikian, dia berharap pembangunan infrastruktur itu semua jangan hanya bertumpu di Pulau Jawa. Tantangan pemerintah ke depan bagaimana menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa demi menyeimbangkan kehidupan ekonomi penduduk yang ada di luar Jawa dan Pulau Jawa.

“Perpindahan masyarakat itu juga harus merata. Jangan hanya berpusat di Jakarta, misalnya atau kota lain di Pulau Jawa. Maka potensi-potensi ekonomi harus terus bisa lahir dan bertumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, konsep pembangunan jalan tol baru memanfaatkan tanggul di wilayah utara Jakarta juga harus dipikirkan dari sisi pemanfaatan pro duk angkutan massal lainnya.

Dia beralasan pemerintah juga merencanakan membangun jalur mass rapid transit (MRT) dari barat ke timur. “Ya, sebenarnya tidak masalah jalan tolnya dibangun di atas tanggul, tapi harus diutamakan adalah angkutan massalnya dulu berupa MRT yang eastwest ini,” ucapnya.

Menurutnya, baik MRT mau pun jalan tol di atas tanggul punya manfaat positif, selama mampu mengurai kepadatan kendaraan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana mengurangi angkutan pribadi agar masyarakat beralih moda ke angkutan massal ini,” ucapnya.

Dalam pandangannya, pemerintah tidak akan membutuhkan anggaran besar melalui pemanfaatan jalan tol di atas tanggul. Sebab pembangunannya juga akan menggunakan sistem konsesi.

“Yang pasti butuh investor. Sedangkan pemanfaatan tanggul sendiri saya kira bisa menghemat karena tidak memerlukan timbunan lebih besar untuk bangun jalan tolnya,” katanya.

(fbn)


Sumber : Koran sindo, Rabu 17 Juli 2019

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Has been published

Banner
Writer : Darmaningtyas Thickness : xxi+344 pages Publisher : INSTRAN-Pustaka Yashiba Price : USD 10 Postal purchased please call: Izzul Waro, +6221-79197057-info@instran.org

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1240
mod_vvisit_counterYesterday3484
mod_vvisit_counterThis week11342
mod_vvisit_counterThis month37916
mod_vvisit_counterAll7017460
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download