INSTITUT STUDI TRANSPORTASI

Oleh : Darmaningtyas

Ketua INSTRAN dan Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia)

Dimuat di Koran Bisnis Indonesia, 16 Oktober 2009 

 

Rencana pembangunan moda transportasi mass rapit transit (MRT) di Jakarta terus mengalami penundaan dengan berbagai sebab. Salah satu sebab itu adalah munculnya gugatan dari Indonesia Procurement Watch (IPW) atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap hasil lelang pembuatan desain dasar proyek MRT yang dimenangkan oleh PT nippon Koei. LKPP menilai PT Nippon Koei telah melanggar ketentuan dalam dokumen pengadaan barang/jasa, karena berkirim surat kepada Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang (konon) isinya menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh PT Nippon Koei dan menjelekkan peserta lain. Surat itu dinilai dapat mempengaruhi keputusan panitia tender untuk memenangkannya. 

Pelayanan transportasi massal bus Transjakarta dinilai masih buruk. Masih banyak persoalan yang hingga kini belum tertangani. Perlu penanganan segera untuk meningkatkan pelayanan. 

Peneliti dari Institut Studi Transportasi A Izzul Waro mengatakan, ada beberapa penilaian yang menunjukkan buruknya pelayanan bus Transjakarta di antaranya koridor IV hingga VII yang masih menggunakan sistem pertiketan manual. Menurut dia, kondisi ini dapat menimbulkan persoalan seperti tingkat kebocoran. ”Semestinya dua tahun kepemimpinan Foke (Fauzi Bowo) persoalan ini semakin berkurang,”kata Izzul kemarin. Selain itu, sulitnya melakukan monitoring juga karena petugas harus melakukan pemeriksaan manual terhadap karcis yang terjual dan yang dimasukkan ke dalam boks. Berbeda jika penjualan tiket menggunakan sistem elektronik. Petugas mudah melakukan penghitungan dan kontrol terhadap penjualan tiket. Dia mencontohkan tiket elektronik untuk Transjogja.Pengadaannya hanya menelan biaya yang relatif murah sekitar Rp1,2 miliar dan dikerjakan oleh tenaga ahli lokal. Menurut dia, tidak sulit bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan itu karena memiliki potensi tersebut. ”Banyak manfaat yang bisa diambil jika penjualan tiket menggunakan teknologi,” jelasnya. Selain itu, belum selesainya persoalan negosiasi tarif untuk koridor IV hingga VII dengan konsorsium yang hingga kini karena menunggu keputusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menimbulkan persoalan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta. Ini terkait perbedaan harga per kilometer yang harus dibayarkan pada konsorsium dengan hasil tender. 

Sekretariat KPBB, Gedung Ranuza Lt. 3 Jl. Timor No. 10 Menteng Jakarta

Kinerja pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo dan Prijanto dalam dua tahun ini salah satunya dapat dilihat dari kondisi transportasi di Jakarta yang tidak memperlihatkan kemajuan, tapi justru kemunduran. Penilaian ini terutama bila dikaitkan dengan perkembangan pembangunan busway Transjakarta yang selama dua tahun ini justru terhenti sama sekali. Akibatnya, jangankan ekstensifikasi melalui penambahan koridor baru, koridor yang sudah terbangun dua tahun lalu pun belum dioperasikan. Di bawah ini ada beberapa daftar masalah yang seharusnya sudah beres dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, tapi nyatanya belum dibereskan.

Belum selesainya persoalan negosiasi tarif Koridor 4 – 7 dengan konsorsium. Perbedaan tarif tersebut sekarang masih ditangani BANI dan belum diputuskan. Selama belum ada keputusan dari BANI, maka belum dapat dikatakan selesai, sebab itu berarti masih tetap ada perbedaan harga perkilometer antara yang harus dibayarkan kepada konsorsium dengan hasil tender.  

Oleh : DARMANINGTYAS

Dimuat di Koran Tempo, 20 Agustus 2009

Memasuki bulan Puasa adalah memasuki kesibukan bertransportasi, terutama menjelang dan setelah datangnya hari raya Idul Fitri atau yang lebih dikenal dengan libur Lebaran. Kesibukan libur Lebaran selalu menyita perhatian semua pihak karena volume bertransportasi pada saat itu akan mengalami lonjakan sangat tajam. Di sisi lain kondisi jalan nasional sering tidak mendukung karena banyak yang rusak. 

Kerusakan jalan nasional itu sudah lama dirasakan oleh warga, tapi belum pernah teratasi secara komprehensif. Penanganan terjadi secara sporadis dan pada waktu yang tidak tepat. Perbaikan kerusakan jalan di lintas timur Sumatra dan Pantai Utara (Pantura) Jawa misalnya, selalu terjadi menjelang hari raya Lebaran. Ini jelas tidak tepat karena kondisi jalan belum keras, sudah dilewati oleh kendaraan melebihi kapasitas, sehingga otomatis jalan menjadi tidak kuat, terlebih proses pembangunannya berjalan asal-asalan (asal dikerjakan, asal selesai, dan asal dapat dilalui selama Lebaran).