INSTITUTE FOR TRANSPORTATION STUDIES

Home

KERETA BISNIS MASIH DIPERLUKAN

Oleh : DARMANINGTYAS
Dimuat pada Kompas DIY, 22 Juli 2009

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi (Daop) VI Eko Budianto, berencana menghapus kelas bisnis dan akan menggabungkannya dengan gerbong kelas eksekutif maupun ekonomi. Alasan penghapusan itu adalah karena pelayanan di kelas ekonomi dan bisnis sama saja, yang membedakan hanya tempat duduknya (Kompas, 16/7 2009).

Sebagai salah satu pengguna setia angkutan kereta api (KA), berita tersebut termasuk berita duka yang patut diratapi karena akan menjadi persoalan yang merepotkan di masa mendatang, makin sedikit pilihan untuk naik KA. Sekarang ini masyarakat punya tiga pilihan, yaitu ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Semua tergantung pada kemampuan membayar, jenis pelayanan yang diharapkan, dan ketepatan waktu datang. Dengan dihapuskannya kelas bisnis, maka tinggal dua alternatif, yaitu eksekutif dan ekonomi.

MELIHAT KINERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Oleh : Darmaningtyas

Departemen Perhubungan (Dephub) sebagai departemen teknis merupakan institusi yang sering mendapat sorotan dari masyarakat, mengingat dampak kebijakannya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja Dephub dapat dilihat dari tingkat praktis di lapangan, konsepsional, sampai pada masalah regulasi.

Penilaian dari Lapangan

Bagi masyarakat awam, melihat kinerja Departemen Perhubungan bias dari tataran praktis di lapangan, yaitu banyaknya kecelakaan seperti pesawat, kapal laut, kereta api, dan kendaraan bermotor. Semua kasus kecelakaan itu menelan korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa setiap tahunnya dan kerugian material ratusan miliar rupiah. Kerugian yang tidak terhitung adalah terjadinya proses pemiskinan pada keluarga yang ditinggalkan mati akibat korban kecelakaan, terlebih bila yang menjadi korban kecelakaan itu adalah tulang punggung keluarga. Selama lima tahun terakhir (2005 – 2009 ini) angka kecelakaan bidang transportasiitu cukup tinggi sampai menimbulkan kecemasan masyarakat dalam bertransportasi. Bahkan masyarakat sempat trauma naik semua moda transportasi. Sebab ternyata angkutan laut pun tidak menjamin keselamatan. Tahun 2009 ini ada beberapa kecelakaan laut yang menelan banyak korban jiwa.

Benarkah Ada Program Mengatasi Kemacetan?

Dok. INSTRAN Oleh: A. Izzul Waro, 27/3/2009

Setelah 5 tahun beroperasi, Transjakarta Busway belum juga mengatasi kemacetan akut di ibukota, dan banyak warga yang gundah dengan realita ini. Padahal, rakyat Jakarta suka atau tidak telah merelakan satu lajur jalannya untuk diambil dan dialihgunakan sebagai jalur istimewa milik bus kota "bebas hambatan" ini. Lantas hingga kapan busway bisa diharapkan menjadi solusi mengatasi kemacetan dan keruwetan lalu lintas kota Jakarta ini?

A Reflection of Transjakarta Busway's 5th Anniversary, January 2009

Since being launched on January 15, 2004 by Governor Sutiyoso, transjakarta busway has experienced many ups and downs as mass transit for Jakarta citizens. In the early operation of Corridor I (Blok M - Kota), people were highly enthusiastic to use this non-congested bus. This sparked hopes that other corridors would be operated soon in order to connect various places in the capital. The expectation was answered by the launch of Corridor II and III in 2006 and Corridor IV-VII in 2007. Furthermore, the government is currently constructing the road infrastructures and stations for Corridor VIII-X. Unfortunately, they cannot be operated soon because the fleets to carry passengers are unavailable.