Pelayanan transportasi massal bus Transjakarta dinilai masih buruk. Masih banyak persoalan yang hingga kini belum tertangani. Perlu penanganan segera untuk meningkatkan pelayanan.
Peneliti dari Institut Studi Transportasi A Izzul Waro mengatakan, ada beberapa penilaian yang menunjukkan buruknya pelayanan bus Transjakarta di antaranya koridor IV hingga VII yang masih menggunakan sistem pertiketan manual. Menurut dia, kondisi ini dapat menimbulkan persoalan seperti tingkat kebocoran. ”Semestinya dua tahun kepemimpinan Foke (Fauzi Bowo) persoalan ini semakin berkurang,”kata Izzul kemarin. Selain itu, sulitnya melakukan monitoring juga karena petugas harus melakukan pemeriksaan manual terhadap karcis yang terjual dan yang dimasukkan ke dalam boks. Berbeda jika penjualan tiket menggunakan sistem elektronik. Petugas mudah melakukan penghitungan dan kontrol terhadap penjualan tiket. Dia mencontohkan tiket elektronik untuk Transjogja.Pengadaannya hanya menelan biaya yang relatif murah sekitar Rp1,2 miliar dan dikerjakan oleh tenaga ahli lokal. Menurut dia, tidak sulit bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan itu karena memiliki potensi tersebut. ”Banyak manfaat yang bisa diambil jika penjualan tiket menggunakan teknologi,” jelasnya. Selain itu, belum selesainya persoalan negosiasi tarif untuk koridor IV hingga VII dengan konsorsium yang hingga kini karena menunggu keputusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menimbulkan persoalan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta. Ini terkait perbedaan harga per kilometer yang harus dibayarkan pada konsorsium dengan hasil tender.
Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengungkapkan, persoalan lain adalah belum dioperasikannya dua koridor yakni koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) menyebabkan banyak sarana dan prasarana seperti halte dan separator mengalami kerusakan. ”Selama hampir tiga tahun infrastruktur busway kedua koridor tersebut menganggur sia-sia,”ucapnya. Pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk armada bus Transjakarta yang hingga kini belum tercukupi juga mengakibatkan operasional bus terkendala.Antrean panjang armada di SPBG dan banyaknya armada yang mengisi bahan bakar jauh dari koridor beroperasinya menyebabkan Badan Layanan Umum (BLU) harus membayar kilometer yang kosong. Diakuinya, saat ini telah terbangun tiga SPBG di antaranya Pinangranti, Hek Kramatjati, dan Kampung Rambutan. Karena belum ada pasokan gas, ketiga SPBG tersebut belum dapat beroperasi. Persoalan yang paling krusial adalah makin tidak sterilnya busway. Kondisi ini menyebabkan headway menjadi lebih lama karena tidak ada kepastian waktu kedatangan. Konsekuensinya adalah waktu tunggu terutama pada jamjam sibuk menjadi lebih panjang hingga lebih dari 30 menit. ”Jika tidak segera ditangani, upaya pemerintah mengatasi persoalan kemacetan dinilai gagal,”tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Daryati A Rini membantah jika pelayanan bus Transjakarta semakin memburuk, bahkan sebaliknya. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penumpang sebesar 10-15% atau dari 230.000-250.000 penumpang naik menjadi 270.000 penumpang tiap hari. ”Saat ini komplain terhadap pelayanan menurun. Ini menunjukkan pelayanan semakin baik,” jelasnya. Rini menambahkan, ada beberapa persoalan yang menjadi kewenangan instansi tertentu seperti Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan polisi terkait pelayanan bus. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Muhayat menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Institute Transportation and Development Policy (ITDP) untuk menyusun batasan standar pelayanan minimum (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) Transjakarta. Beberapa standar yang ditekankan ada empat aspek yaitu kehandalan, keamanan dan keselamatan, kemudahan, serta kenyamanan. ”Sementara dalam aspek kehandalan, pengelola mesti menjamin kesiapan operasional bus, sarana dan prasarana,sistem operasi,serta petugas operasi,”tuturnya. Yang menjadi indikator tercapainya kehandalan ini antara lain konsistensi jam pelayanan,waktu perjalanan, ketepatan jarak antarbus dan jarak antarapintu bus, serta halte saat merapat. Sedangkan dalam aspek keamanan dan keselamatan, harus ada jaminan keamanan dan keselamatan penumpang. Mulai dari keselamatan penumpang di halte bus,keselamatan di dalam bus, dan keselamatan jalur bus. Dari aspek kemudahan, pengelola bus juga harus menjamin semua penumpang bisa mendapat berbagai kemudahan dalam mendapatkan informasi, kecepatan dalam penjualan tiket,kemudahan melaporkan atau menemukan barang yang hilang, dan kemudahan akses menuju ke halte.
Sumber berita: Seputar Indonesia, Koran Jakarta, Investor Daily, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan; 09 Oktober 2009
