MAJU MUNDUR PEMBANGUNAN MRT

MAJU MUNDUR PEMBANGUNAN MRT

Oleh : Darmaningtyas

Ketua INSTRAN dan Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia)

Dimuat di Koran Bisnis Indonesia, 16 Oktober 2009

Rencana pembangunan moda transportasi mass rapit transit (MRT) di Jakarta terus mengalami penundaan dengan berbagai sebab. Salah satu sebab itu adalah munculnya gugatan dari Indonesia Procurement Watch (IPW) atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap hasil lelang pembuatan desain dasar proyek MRT yang dimenangkan oleh PT nippon Koei. LKPP menilai PT Nippon Koei telah melanggar ketentuan dalam dokumen pengadaan barang/jasa, karena berkirim surat kepada Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang (konon) isinya menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh PT Nippon Koei dan menjelekkan peserta lain. Surat itu dinilai dapat mempengaruhi keputusan panitia tender untuk memenangkannya.

Masalah itu muncul lantaran pada lelang pertama, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, memutuskan Katahira & Engineers Internacional sebagai pemenang dengan nlai 75,43, sementara Nippon Koei di tempat kedua dengan nilai 74,13. Tapi menurut Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Tundjung Inderawan, hasil tender desain MRT sudah final dan tidak bias diganggu gugat lagi (Bisnis Indonesia, 10/9 2009). Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan DKI Jakarta siap menyelesaikan pekerjaan fisik proyek MRT tepat waktu (Bisnis Indonesia, 11/9 2009).

Bila hasil tender itu betul-betul dipersoalkan, maka ini akan mempengaruhi jalannya proyek, karena pasti akan berpengaruh terhadap penundaan pelaksanaan konstruksi yang punya konsekuensi logis pada tertundanya jadwal pengoperasian MRT. Bila rencana semula MRT itu akan dioperasikan pertama kali tahun 2016, dengan adanya penundaan bisa mundur lagi karena efek dari tertundanya satu tahapan sebuah proyek itu dapat beruntun. Oleh sebab itu, Pemda DKI Jakarta sebaiknya tidak terlalu optimis bahwa proyek tersebut akan selesai dibangun dan dapat dioperasikan pada tahun 2016.

Bersamaan dengan munculnya kasus tender pembuatan desain dasar tersebut, juga muncul analisis bahwa pembangunan MRT di Jakarta rawan bencana. Masalah ini sebetulnya bukan isu semata, tapi diperkuat oleh data ilmiah. Data geologis yang dimiliki oleh Asosiasi Ahli Geologi Indonesia (AAGI) menunjukkan bahwa Jakarta memang dikitari oleh patáhan-patahan yang berpotensi menimbulkan gempa bumi. Selain gemba bumi, Jakarta juga kota banjir. Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) belum tentu dapat mengatasi banjir yang ada di jalur MRT karena lokasinya yang jauh. Direktur PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengakui bahwa kondisi geologis Jakarta menimbulkan kerawanan tersendiri, seperti bahaya gempa dan banjir.

Kedua masalah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Betul sikap PT MRT Jakarta, bahwa masalah tender tersebut bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Pemerintah sehingga tidak perlu ikut campur. Tapi persoalan itu tetap akan berpengaruh terhadap permulaan suatu proyek dimulai, karena tidak ada pihak yang mau mengambil resiko dengan memulai suatu proyek ketika sengketanya belum tuntas. Demikian pula munculnya analisis bahwa pembangunan MRT di Jakarta rawan bencana juga menuntut persiapan yang lebih ekstra, minimal wajib menyertakan ahli geologi dan hidrologi dalam proses pembangunannya guna meminimalisir dampak bencana. Bagaimana pun, untuk gempa ahlinya adalah para geolog, sedangkan untuk banjir ahlinya adalah hidrolog.

Tanpa Solusi

Makna dari ketertundaan proyek MRT adalah makin tidak adanya solusi alternatif atas kemacetan yang terjadi di Jakarta. Masa penantian enam tahun proses pembangunan MRT bukanlah masa yang pendek untuk kemacetan di Jakarta. Di sisi lain pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi amat tinggi, sementara pembangunan 15 koridor busway macet di jalan lantara Gubernur Fauzi Bowo terlalu focus pada pembangunan MRT.

Jadi, yang amat dirugikan dengan tertundanya pembangunan MRT adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang seharí-hari memerlukan angkutan untuk mobilitas geografis. Bagi pasangan Gubernur Fauzi Bowo – Prijanto, mereka mengakhiri masa jabatannya tanpa catatan prestasi yang berarti, karena busway-nya mandeg, sedangkan MRT-nya belum selesai. Tidak adanya prestasi berarti itu sulit untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta periode kedua, karena masyarakat sudah tahu prestasinya sehingga tidak akan ada yang memilihnya. Ini merupakan tragedi bagi warga Jakarta maupun pasangan Fauzi Bowo – Prijanto. Sebab kebutuhan warga Jakarta dan sekitarnya akan transportasi umum tidak mampu dipenuhi oleh gubernur yang ahli, sedangkan tragedi bagi pasangan Fauzi Bowo – Prijanto karena mandat yang diberikan oleh masyarakat tidak digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan warga gara-gara pilihan strategi yang salah..

Semestinya dalam masa tiga tahun pertama, Gubernur Fauzi Bowo konsentrasi pada penyelesaian pembangunan 15 koridor busway seperti yang sudah dimulai pada waktu dia menjadi Wakil Gubernur. Pada tahun keempat baru memulai pembangunan MRT, sehingga ketika berakhir masa jabatannya, 15 koridor busway sudah tuntas dan MRT-nya sudah mulai konstruksi. Strategi itu oleh masyarakat akan dicatat sebagai prestasi sehingga pada Pilkada berikutnya, pasangan itu tetap akan dipilih lagi tanpa harus kampanye sehingga dapat menyelesaikan pembangunan MRT pada periode kedua. Tapi dengan kesalahan strategi dalam pemilihan prioritas pembangunan itu, maka selain masyarakat tidak memperoleh layanan transportasi umum yang baik, juga akan dicatat sebagai gubernur yang gagal, sehingga sulit untuk terpilih kembali, meskipun mulai sudah kampanye dengan masang foto diri di sudut-sudut kota Jakarta sejak sekarang.

Dalam hal pembangunan MRT ini Gubernur Fauzi Bowo tampaknya terpaku pada kesuksesan MRT dalam mengangkut penumpang dalam jumlah besar, tapi kurang melihat kendala-kendala yang muncul, baik sifatnya administratif, hukum, maupun fisik. Adanya pengetahuan mengenai kendala proses pembangunan MRT, akan mendorong Gubernur Fauzi Bowo untuk mengambil prioritas pembangunan yang kendalanya tidak besar lebih dulu, seperti menyelesaikan 15 koridor busway agar masyarakat memiliki pilihan untuk bertransportasi umum secara aman, nyaman, dan lancar.

Penulis bukanlah seorang ahli kontruksi, tapi akal sehat membimbing kita bahwa pelaksanaan pembangunan fisik MRT tidak semudah teori mengingat kondisi jalur MRT sudah dipenuhi dengan bangunan pencakar langit yang fondasinya mencapai 20 meter lebih. Bila pembangunan terowongan penyeberang di depan Stasiun Kota saja menimbulkan dampak pengrusakan terhadap kondisi fisik bangunan di sekitarnya, maka pembangunan MRT sangat mungkin akan berdampak buruk pada kerusakan bangunan yang ada, sehingga akan melahirkan masalah baru, yaitu berupa gugatan dari para pemilik gedung yang mengalami kerusakan akibat pembangunan MRT. Jadi ada sejumlah masalah yang menghadang pembangunan MRT.

Berdasarkan uraian di atas, ada baiknya Pemda DKI Jakarta secepatnya merevisi strategi pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi, sebelum semua terlambat. Mengingat kemacetan perlu segera diatasi hari ini pula, sementara pembangunan MRT belum dimulai, maka sebaiknya Pemda DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan sarana transportasi yang lebih murah, cepat, dan sederhana untuk dikerjakan, seperti penyelesaian 15 koridor busway. Tanpa ada tindakan cepat, maka warga Jakarta akan lama menderita karena kemacetan. ***