Target Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta tanpa subsidi APBD pada 2014 bakal berpengaruh terhadap tarif.Jika terealisasi,kenaikan tarif hingga harga normal Rp6.000 sulit dihindari. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah mengusulkan, kenaikan tarif Transjakarta dilakukan secara bertahap. Hal itu agar kenaikan tarif tidak memberatkan masyarakat. Menurut dia, beban APBD sangat besar jika subsidi untuk angkutan tersebut tetap diberlakukan. Terlebih, jika 15 koridor yang direncanakan sudah beroperasi semua. Agar masyarakat terbiasa, sebaiknya kenaikan tarif dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu memberatkan. Diketahui, harga tiket bus rapid transit(BRT) tersebut sebesar Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 pada pukul 07.00–22.00 WIB. Padahal, tarif normal sebesar Rp6.000.Artinya, ada subsidi sebesar Rp2.500– 4.000 per orang.Penumpang Transjakarta setiap hari mencapai 250 ribu orang per hari di delapan koridor. Sementara tarif bus patas AC sebesar Rp5.000. Kepala UPT BLU Transjakarta Daryati Asrining Rini mengatakan bahwa skenario untuk menuju zero subsidi sudah dipersiapkan. Menurut dia, jika tanpa subsidi maka tarif normal bus Transjakarta sebesar Rp6.000.“Mungkin, setelah 12 koridor beroperasi tarif bisa Rp6.000 karena subsidi dicabut,”kata Rini. Pihaknya tak keberatan dengan usulan pemberlakuan kenaikan tarif secara bertahap. Rencana tersebut akan dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Secara terpisah,Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtiyas menyatakan, target zero subsidi bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurut dia, BLU Transjakarta bisa ditingkatkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mencari pendapatan di luar tiket untuk menutupi subsidi. Hanya, pihaknya mengingatkan agar BUMD tersebut tidak menjadi sapi perah untuk kepentingan pihak tertentu. Darmaningtiyas menjelaskan, transportasi umum biasanya selalu mendapat subsidi dari pemerintah. Tyas menjelaskan, merupakan sebuah kemajuan jika ada keinginan agar subsidi untuk Transjakarta dicabut. Mengenai kenaikan tarif akibat konsekuensi dari pencabutan subsidi, Darmaningtiyas tak mempersoalkan. Syaratnya, pelayanan BRT tersebut ditingkatkan sehingga penumpang tidak dirugikan. Mengenai pemberlakuan kenaikan tarif, Darmaningtiyas tidak setuju jika dilakukan secara bertahap. Sebaiknya langsung naik sekaligus misalkan sampai pada harga Rp5.000. Kalau dilakukan bertahap, masyarakat bisa protes karena menganggap selalu ada kenaikan. Seperti di Jepang, selama 20 tahun tiket kereta api tidak berubah.
Sumber Berita: Seputar Indonesia, 04/02/10
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3


















