INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Baner

Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap

INSTRAN.org - Angka penularan Covid-19 terus meroket di berbagai daerah di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah daerah diminta membuat kebijakan untuk...

Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI

INSTRAN.org - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah merekomendasikan sejumlah pembatasan kegiatan sosial...

Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu

INSTRAN.org - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai...

Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda

INSTRAN.org - Pengamat dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan polisi tidak memiliki kapasitas untuk membongkar jalur...

Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

INSTRAN.org - Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba...

  • Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap

    Senin, 21 Juni 2021 11:40
  • Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI

    Senin, 21 Juni 2021 11:21
  • Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu

    Jumat, 18 Juni 2021 15:50
  • Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda

    Jumat, 18 Juni 2021 15:23
  • Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

    Kamis, 17 Juni 2021 11:06

Metropolitan

Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap
Senin, 21 Juni 2021
INSTRAN.org - Angka penularan Covid-19 terus meroket di berbagai daerah di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah daerah diminta membuat kebijakan untuk bisa menekan potensi penularan wabah yang... Selanjutnya...
Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI
Senin, 21 Juni 2021
INSTRAN.org - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah merekomendasikan sejumlah pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang lebih intensif dalam dua pekan ke depan. Selanjutnya...
Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu
Jumat, 18 Juni 2021
INSTRAN.org - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai pembongkaran jalur sepeda, tidak tepat. Selanjutnya...
Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda
Jumat, 18 Juni 2021
INSTRAN.org - Pengamat dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan polisi tidak memiliki kapasitas untuk membongkar jalur sepeda di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta... Selanjutnya...
Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik
Kamis, 17 Juni 2021
INSTRAN.org - Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba pada Februari 2021 lalu.  Selanjutnya...
Cara PO Haryanto Kasih Uang Tambahan Sampai Sanksi untuk Yang Nekat Mudik PDF Cetak E-mail
Kamis, 08 April 2021 10:29
INSTRAN.org - Cerita tentang PO Haryanto masih menarik untuk dibaca. Belum lagi adanya sanksi untuk yang nekat mudik.

Perusahaan otobus, PO Haryanto, akan memberi uang jasa bagasi samping kanan dan terjualnya dua kursi samping sopir bagi krunya.

Uang yang diperoleh dari bagasi dan kursi kernet akan sepenuhnya dimiliki para kru yang sedang bertugas.

Selain PO Haryanto, berita soal mudik yang dilarang juga banyak dicari. Apalagi kini akan ada saksi bagi yang nekad mudik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 26 Maret 2021 lalu menyampaikan soal larangan mudik lebaran. Larangan mudik itu diperkuat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hal ini menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat, larangan mudik lebaran 2021 menuai banyak pro dan kontra. Hal ini juga berkaitan dengan dibukanya pariwisata di seluruh nusantara, namun pemerintah mengeluarkan larangan mudik dengan alasan menekan mobilitas masyarakat di situasi pandemi corona.

Tak ayal masih banyak masyarakat yang tetap nekat untuk mudik hingga menyerukan "kami nggak akan mudik, tapi berwisata ke kampung halaman". Mengacu aturan tahun lalu, sanksi buat mereka yang nekat mudik akan mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Berlaku seminggu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri yakni 6-19 Mei 2021. Pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota/daerah kecuali terdapat keadaan mendesak.

Bagi Travelers yang tetap nekat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran, siap siap menerima sanksi berupa:

1. Orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraannya dapat dipidana paling lama 1 tahun penjara.

2. Orang yang disebutkan dalam poin pertama tersebut juga akan terancam denda paling banyak Rp. 100.000.000

Dimana sanksi ini tercantum dalam UU No 6 Tahun 2018 pasal 93.

Meski begitu, bagi aparatur negara yang memiliki tugas keluar kota pada masa larangan mudik akan tetap diizinkan dengan syarat:

1. Memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN

2. Memiliki surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

Berat memang untuk dilakukan karena mudik lebaran merupakan bagian dari tradisi yang sudah dilakukan selama bertahun tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, marilah kesampingkan ego kita terlebih dahulu dan bersama sama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak melakukan perjalanan jauh dan tetap mentaati protokol kesehatan.

Kementerian sendiri tengah memfinalisasi berbagai aturan terkait mudik lebaran 2021, kita tunggu saja perkembangan berikutnya.


Sumber : Detik.com, 8 April 2021

https://travel.detik.com/travel-news/d-5524449/cara-po-haryanto-kasih-uang-tambahan-sampai-sanksi-untuk-yang-nekat-mudik?tag_from=wp_nhl_3&_ga=2.25015993.2036202655.1617591444-1515627462.1598928918

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Sudah beredar

Baner
Penulis : Darmaningtyas Tebal buku : xxi+344 hal Penerbit : INSTRAN-Pustaka Yashiba Harga : Rp.50.000; Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai ketentuan tarif. Hub: Ratim/Nova, 021-79197057

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1339
mod_vvisit_counterKemarin2589
mod_vvisit_counterMinggu ini1339
mod_vvisit_counterBulan ini74328
mod_vvisit_counterSemua7689671
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download