INSTRAN.org | NGO on Transport Issues

  • Indonesian
  • English
Banner

Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap

INSTRAN.org - Angka penularan Covid-19 terus meroket di berbagai daerah di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah daerah diminta membuat kebijakan untuk...

Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI

INSTRAN.org - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah merekomendasikan sejumlah pembatasan kegiatan sosial...

Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu

INSTRAN.org - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai...

Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda

INSTRAN.org - Pengamat dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan polisi tidak memiliki kapasitas untuk membongkar jalur...

Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

INSTRAN.org - Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba...

  • Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap

    Monday, 21 June 2021 11:40
  • Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI

    Monday, 21 June 2021 11:21
  • Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu

    Friday, 18 June 2021 15:50
  • Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda

    Friday, 18 June 2021 15:23
  • Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik

    Thursday, 17 June 2021 11:06

Metropolitan

Kasus Covid-19 Meroket, Satgas Minta Pemerintah Daerah Kembali Terapkan Ganjil-genap
Monday, 21 June 2021
INSTRAN.org - Angka penularan Covid-19 terus meroket di berbagai daerah di Indonesia. Lantaran itu, pemerintah daerah diminta membuat kebijakan untuk bisa menekan potensi penularan wabah yang... Read more...
Satgas Minta Transportasi Umum Dibatasi 25% dan Hanya Sampai 20.00 WIB, Ini Respons PT KCI
Monday, 21 June 2021
INSTRAN.org - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah merekomendasikan sejumlah pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang lebih intensif dalam dua pekan ke depan. Read more...
Ahmad Sahroni Minta Kapolri Bongkar Jalur Sepeda, Pengamat Transportasi: Tidak Tepat Itu
Friday, 18 June 2021
INSTRAN.org - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pernyataan anggota Komisi III DPR mengenai pembongkaran jalur sepeda, tidak tepat. Read more...
Pengamat Transportasi: Polisi tak Punya Wewenang Bongkar Jalur Sepeda
Friday, 18 June 2021
INSTRAN.org - Pengamat dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan polisi tidak memiliki kapasitas untuk membongkar jalur sepeda di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta... Read more...
Persetujuan Kapolri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Tuai Kritik
Thursday, 17 June 2021
INSTRAN.org - Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba pada Februari 2021 lalu.  Read more...
Pengamat: LCGC Dulu Dikritik Jokowi, Kini PPnBM Nol Persen Disetujui PDF Print E-mail
Tuesday, 23 February 2021 10:15
INSTRAN.org - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas tak senada dengan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di mana mobil ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 dibebaskan. Ia mempertanyakan beda sikap Presiden Jokowi kala terbitnya kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) pada 2013 lalu.

Saat LCGC diterbitkan pada 2013, produk yang masuk dalam program ini spesial, lantaran tidak dikenakan PPnBM asal memenuhi berbagai syarat. Sebagian syarat itu adalah memiliki angka konsumsi bahan bakar minimal 20 kpl untuk mesin bensin dan diesel.

Hal ini tertuang dalam aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Darmaningtyas menjelaskan Program mobil murah ramah lingkungan atau biasa disebut low cost and green car (LCGC) yang diluncurkan oleh pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah dikritik Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyetujui PPnBM nol persen untuk mobil baru.

"Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau mengatakan bahwa yang kita perlu bukan mobil murah tapi transportasi murah," ujar Darmaningtyas saat diskusi INDEF dengan tema Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?, Minggu (21/2/2021).

"Dan pak Jokowi konon sempat berkirim surat dengan wakil presiden pak Boediono untuk menolak kebijakan LCGC ini karena menurut beliau itu LCGC ini akan memperparah kemacetan di Jakarta."

"Lah yang saat ini ketika beliau sebenarnya bisa mengimplementasikan yang beliau kritik pada saat itu justru beliau jalani pada saat ini, artinya orang yang sama, 7 tahun yang lalu mengkritik kebijakan ini, sekarang menjalaninya, ini menurut saya menarik," terangnya.

Menurutnya relaksasi PPnBM yang berlaku Maret 2021 sama kontroversialnya dengan relaksasi PPnBM 0 persen untuk LCGC. Kemacetan dan polusi udara bakal semakin meningkat.

"Dampak dari kebijakan ini sendiri pasti mendorong masyarakat untuk membeli mobil baru bagi yang masih punya tabungan. Kemacetan pasti akan meningkat, polusi akan meningkat," ucapnya.

Menurutnya PPnBM nol persen untuk mobil baru di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 tidak tepat sasaran.

"Tidak akan tepat meskipun tadi mayoritas suara yang mendukung itu cukup optimis, tapi saya jujur tidak terlalu optimis keberhasilan program ini, karena konsumen yang masih memiliki uang itu kelas menengah ke atas, dan kelas itu mobilnya di atas 1.500 cc. Kebijakan mobil murah itu dulu sasarannya kelas menengah atau keluarga muda dengan tingkat penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan. Tapi kelompok ini saat ini mengalami persoalan kebutuhan survive," urainya.

Kebijakan ini menurutnya inkonsisten dengan ambisi Pemerintah untuk menjadi raja kendaraan listrik di dunia. Ia berharap Kemenko Bidang Perekonomian itu mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong industri otomotif beramai-ramai beralih memproduksi mobil listrik dan mendorong masyarakat beralih ke mobil listrik pula, agar Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vihicle) untuk Transportasi Jalan betul-betul terwujud. Atau kebijakan itu diarahkan kepada pemberian relaksasi untuk transportasi massal.

"Insentif mestinya diberikan kepada jenis kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, baik mengangkut penumpang maupun barang agar tarif angkutan umum dan barang dapat ditekan," kata dia.


Sumber : Detik.com, 22 Februari 2021

https://oto.detik.com/berita/d-5400573/pengamat-lcgc-dulu-dikritik-jokowi-kini-ppnbm-nol-persen-disetujui

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Has been published

Banner
Writer : Darmaningtyas Thickness : xxi+344 pages Publisher : INSTRAN-Pustaka Yashiba Price : USD 10 Postal purchased please call: Izzul Waro, +6221-79197057-info@instran.org

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1305
mod_vvisit_counterYesterday2589
mod_vvisit_counterThis week1305
mod_vvisit_counterThis month74294
mod_vvisit_counterAll7689637
Terima kasih atas kunjungannya

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Download Buku

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

Download